Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEMAKIN dekatnya tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 mendorong berbagai pihak untuk semakin merapatkan barisan demi suksesnya gelaran pesta demokrasi di tahun ini. Salah satunya adalah Bawaslu Jakarta Barat yang menggelar pembinaan dan penguatan Kelembagaan para pengawas tingkat Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Barat di Jakarta.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakbar, Priambodo mengatakan pembinaan dan penguatan Kelembagaan tersebut bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan.
"Kami berharap para pengawas di semua tingkatan baik Kota, Kecamatan maupun Kelurahan siap menjalankan tugas dan mensukseskan pemilu yang tinggal menghitung hari," ujar Priambodo di Jakarta, Senin (5/2).
Baca juga : Komposisi Anggota Penyelenggara Pemilu Harus Inklusif
Senada dengan itu Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Jakbar, Fitriani menekankan kepada seluruh peserta untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pada Pemilu Serentak yang hanya tinggal hitungan hari. Fitri mengimbau kepada semua jajaran Bawaslu Jakbar baik tingkat Kota, Kecamatan sampai pengawas TPS di Kelurahan untuk siap membekali diri, menyiapkan diri dan menjaga soliditas dan koordinasi kepada semua stakeholder.
"Kita berharap para pengawas di Jakarta Barat dalam kondisi siap mental, pemahaman, kesehatan lahir batin sehingga tidak ada kendala berarti seperti pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya. Sehingga dapat melakukan kerja-kerja pengawasan di semua tahapan penyelenggaraan Pemilu," ungkap Fitri.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat, Endang Istianti menjelaskan di tahun ini pihak KPU telah melakukan sejumlah peningkatan dalam upaya meminimalisir resiko bagi para petugas KPPS di pemilu esok. Sejumlah isu maupun hal hal yang pada pemilu sebelumnya menjadi sebuah persoalan maupun perdebatan yang menghambat proses telah disesuaikan pada tahun ini.
Baca juga : Pembentukan Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Transparan
Misalnya saja dalam hal kesehatan petugas KPPS di pemilu sekarang petugasnya diseleksi secara ketat melalui batasan umur dan hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh puskesmas setempat.
“Dalam pemeriksaan kesehatan itu, sifatnya wajib. Kalau dia tidak melewati proses itu, dia tidak dianggap lolos dan dianggap gagal dalam tes kesehatan. Dengan seleksi ini KPU memastikan bahwa orang yang menjadi petugas KPPS itu sehat. Tesnya antara lain gula darah, kolesterol, tekanan darah dan sejumlah pemeriksaan dasar. Tapi dari situ aja kita tersaring cukup banyak orang,” terang Endang.
Selain itu adanya simplifikasi dengan form C Hasil dan penulisan numerik agar dapat terbaca dalam sistem si rekap yang tersistematis diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjalankan tugasnya. Selain si rekap, inovasi lainnya adalah sistematika dalam penggandaan lembar salinan yang dulu menggunakan tulisan tangan kini menggunakan alat pengganda dengan hanya memerlukan tanda tangan basah di setiap lembarnya.
Baca juga : Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024
“Sebelumnya kelelahan merupakan salah satu penyebab kematian petugas KPPS. Saat itu di Jakarta Barat petugas kami meninggal hingga 12 orang dengan sebab kematian tertinggi serangan jantung, hipertensi dan kelelahan ekstrim yang berdampak ke sesak nafas hingga meninggal,” jelas Endang. (Z-7)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved