Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih berani menindak dugaan pelanggaran. Jangan sampai lemahnya peran Bawaslu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk berbuat curang.
"Kita harus perkuat Bawaslu seluruh Indonesia supaya punya gigi dan taring untuk mengawasi," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
JK mengatakan masyarakat tidak bisa bergerak sendiri menekan kecurangan dan ketidakadilan. Sehingga Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang harus memanfaatkan hal tersebut.
Baca juga : Timnas Amin : Bawaslu Masih Reaktif Sikapi Pelanggaran Pemilu
"Yang bisa menindak kan Bawaslu, kita (masyarakat) tidak bisa," papar dia.
JK menangkap sinyal potensi kecurangan. Bentuknya, yakni ada pihak-pihak yang ingin merampas suara rakyat.
"Karena yang mau merampas suara rakyat, rakyat melawan dengan cara mengawasi pemilu ini," ujar dia. (Z-6)
PEMUDA Katolik merespons dua kali konferensi pers yang disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla, yakni pada Sabtu, 18 April 2026, dan Selasa, 21 April 2026.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah disorot Jusuf Kalla. Pengamat menilai masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan transparansi dan kepastian hukum.
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, buka suara terkait nasihatnya kepada Mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus ijazah palsu.
WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa materi ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) hanya berfokus pada isu perdamaian, bukan penistaan agama.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved