Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan mundurnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tidak akan mengganggu proses pemilihan umum (pemilu) yang tengah berlangsung. Ia menuturkan tugas Menkopolhukam tetap berjalan baik diisi oleh ad interim atau menko definitif.
"Mengenai siapa, apakah nanti akan ada menteri ad interim atau langsung definitive itu akan menjadi bagian dari putusan bapak presiden yang akan segera disampaikan setelah beliau menerima Pak Mahfud," terang Ari Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1).
Mengenai penyelenggaraan pemilu, Ari menjelaskan ada lembaga-lembaga terkait yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Ia menyakini pemilu tetap akan berjalan. Oleh karena itu, menurutnya tidak akan ada masalah dan pengunduran diri Menkopolhukam berjalan baik.
Baca juga : Istana Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Meski Menteri Cuti Kampanye
"Saya yakin dengan sistem yang kita miliki dengan baik yang sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggaraan pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik," ucap Ari.
Menkopolhukam Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatan. Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 itu akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Mahfud mengatakan pengunduran dirinya merupakan komitmen untuk menjaga independensi selama proses pemilu presiden 2024. Ia mengatakan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam telah dibicarakan sejak dirinya diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Baca juga : Ditinggal Mahfud MD, Presiden Jokowi Klaim Kabinet Tetap Solid
Sebelumnya, Mahfud telah menemui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dari pertemuan itu, Mahfud telah dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menjelaskan ingin bertemu langsung dengan Presiden karena ingin mundur secara baik-baik, sebab dulu juga diangkat secara baik, dan tidak ingin muncul kesan ‘tinggal gelanggang colong playu’.
Di sisi lain, pengunduran diri yang diumumkan langsung di sela kampanye akbar di Lampung Tengah, pada Rabu (31/1), telah disepakati bersama dengan pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. Menurut Mahfud, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting. (Ind/Z-7)
Baca juga : Cak Imin: Negara tidak Boleh Melakukan Abuse of Power
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai ada perubahan positif dalam cara Istana Kepresidenan berkomunikasi dengan publik.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pejabat tinggi kementerian dan lembaga dalam satu forum besar di Istana pada Rabu (8/4).
Melalui program itu, pelajar tidak hanya diajak berkunjung, tetapi juga dikenalkan langsung pada proses kenegaraan.
Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Kepresidenan saat Idul Fitri 1447 Hijriah untuk masyarakat umum.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.
Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved