Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan bantuan negara untuk rakyat.
"Program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang disebut bantuan sosial (bansos)," cetus Puan seusai mengunjungi sentra kerajinan gerabah di Dusun Pagerjurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (30/1).
Karena itu, Puan menyatakan, bantuan sosial yang diberikan Jokowi beberapa waktu belakangan jelang Pemilu 2024 di sejumlah daerah bukanlah pemberian dari kocek Jokowi.
Baca juga : Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Kampanye Harusnya secara Terhormat
Rakyat Indonesia pun menurutnya bisa menilai pemberian itu merupakan tindakan yang memang harus diberikan kepada rakyat karena berasa dari pajak rakyat.
“Bantuan-bantuan tersebut adalah untuk rakyat yang diberikan oleh negara. Itu memang hal yang harus dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan,” tuturnya.
Baca juga : Banjir Bansos Jelang Pencoblosan, BRIN: Jangan Diembel-embeli Politik
Terkait dengan Pemilu 2024 yang makin dekat, Puan juga optimis Jawa Tengah akan tetap menjadi kandang banteng. Puan yakin PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tetap akan berjaya di sana.
Saat ditanya mengenai Jokowi effect untuk elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Puan tak mau ambil pusing. Puan juga belum mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan koalisi antara pasangan Ganjar-Mahfud dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar jika Pilpres 2024 masuk putaran kedua. “(Soal Jokowi effect bagi Prabowo-Gibran) Biar rakyat yang menilai. (Potensi koalisi) Kita lihat nanti,” ucapnya.
Baca juga : Masifnya Bagi-Bagi Bansos Picu Kenaikan Harga Telur dan Beras
Puan juga menanggapi santai mengenai Jokowi yang makan bakso bersama dengan Prabowo di sela kunjungan di Magelang termasuk dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Ya mungkin memang lagi laper, makanya makan,” tukasnya. (Z-4)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved