Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyayangkan pernyataan Guntur Soekarnoputra yang menyebut nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat ditentukan apabila Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024.
“Pernyataan itu bentuk kritikan yang keras dari Guntur. Sejatinya, kritikannya jangan seperti itu, karena (pernyataan) itu seperti mengejek Jokowi, terlalu merendahkan Jokowi,” kata Ujang.
Ujang menjelaskan, ucapan Guntur saat mengkampanyekan Ganjar-Mahfud tersebut merupakan bentuk serangan dari PDIP kepada Jokowi yang sudah tidak sejalan lagi dengan gari partai.
Baca juga : PDIP Jaga Basis Suara Kemenangan Ganjar-Mahfud
“Tapi, apapun itu, kita sudah sama-sama tahu bahwa Jokowi punya pilihan, PDI-P juga punya pilihan dan pilihannya berbeda, maka suka tidak suka dalam konteks Pilpres 2024 ya bertempur antara PDI-P dengan Jokowi,” sambungnya.
Baca juga : Tren Pemilih Ganjar-Mahfud Bergeser ke Anies-Muhaimin
Lebih lanjut, Ujang mengungkap bahwa pernyataan Guntur berpotensi memberi dampak negatif, baik bagi Guntur maupun PDI-P.
“Apa yang dilakukan oleh Guntur sangat keras, terlalu keras, dan itu bukan hanya merugikan Guntur sendiri, tetapi juga PDI-P, karena Jokowi pun bisa marah. Jokowi pun bisa ‘mengganjal’, bisa menghadang PDI-P maupun Ganjar-Mahfud untuk bisa unggul,” jelasnya.
Dengan tensi politik saat ini, Ujang berharap setiap politikus dapat bersaing secara sehat dan rasional, serta menahan diri mereka, salah satunya dengan tidak merendahkan pihak manapun. Politik itu, kata Ujang, harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Berpolitik harus bersaing dengan sehat, harus bersaing dengan rasional. Jangan marah, jangan manas-manasin. Berpolitik harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ucapan Guntur tersebut bisa saja membuat pendukung-pendukung Jokowi marah. Bisa saja membuat loyalis-loyalis bisa membalas pada Guntur maupun PDI-P. Ini yang membuat nanti tidak kondusif,” pungkas Ujang.
Pernyataan Ketua Dewan Ideologi DPP PA GMNI, Guntur Soekarnoputra yang menyinggung Jokowi disampaikan saat dirinya membuka acara relawan pimpinannya dalam acara yang bertajuk "Rock and Roll Day’s"
"Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu Jokowi mau diapain, terserah," kata Guntur. (Z-8)
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Kampanye hitam yang tidak dicounter dapat merusak reputasi Anies Baswedan.
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan wacana pemilu satu putaran menyesatkan.
UU memberikan kewenangan yang besar pada Bawaslu yang seharusnya mandiri.
Ia melakukan safari politik ke Tarakan, Kaltara, setelah pada Jumat (19/1), berkampanye di Bandar Lampung, Lampung, dan Padang
Warga Cilincing membantah telah menerima uang Rp200 ribu dari Prabowo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved