Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa pemimpin yang terpilih karena proses ketidakadilan dan kecurangan dalam pemilu tidak akan dipercayai masyarakat.
Anies pun menganalogikan hal itu dengan pertandingan sepak bola. Menurutnya, pertandingan yang dimenangi tim dengan bantuan wasit dan penyelenggara turnamen, tentu tidak akan dipercaya.
"Kalau dalam kompetisi sepak bola, yang menang itu karena diuntungkan oleh wasit, diuntungkan penyelenggara, apakah ada yang memercayai dia sebagai pemenang? Tidak. Itu legitimasi moralnya turun," ujar Anies dalam acara Desak Anies edisi ke-19 di Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (24/1).
Baca juga: Anies Baswedan Minta Ahli Hukum dan Tata Negara Nilai Sikap Presiden Jokowi
Oleh karena itu, Anies menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan sosok seorang pemimpin dari proses demokrasi yang adil. Sehingga, jalannya pemerintahan bisa berlangsung dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan segelintir elite.
"Kita ingin pemilu yang legitimasinya kuat, legitimasi moralnya kuat sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik untuk manfaat kita semua," tandasnya. (Z-11)
Baca juga: Jokowi Sedang Hidupkan Nepotisme
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved