Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menuntaskan rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal itu disampaikan Anies setelah menerima pertanyaan soal nasib PRT dari audiens dalam acara Desak Anies bertema Perempuan, Lingkungan Hidup, dan Agraria.
"Saya ingin garis bawahi beberapa. Pertama prinsipnya dan RUU ini harus diproses dan dituntaskan dan ada perlindungan di pembantu rumah tangga Indonesia. Tuntaskan," kata Anies di Half Patiunus, Jakarta Selatan, Kamis, (18/1).
Anies mengingatkan jangan lagi menggunakan istilah asisten rumah tangga melainkan pekerja rumah tangga. Menurut dia, sederhana memang namun mendasar. Kemudian, prinsip yang harus dipegang terhadap pekerja rumah tangga adalah perlindungan dan keadilan.
Baca juga : Elektabilitas Salip Ganjar, Ini Respons Anies
Lebih lanjut, Anies mengatakan cawapresnya Muhaimin Iskandar alias Gus Imin handal dalam bidang ini. Pasalnya, Imin merupakan mantan Menteri Ketenagakerjaan yang pernah menghentikan pengiriman PRT ke negara bermasalah.
Baca juga : Elektabilitas Naik Terus, Timnas Amin: Target Suara Nasional 35 Persen Bakal Tercapai
"Jadi, Gus Imin juga ada rekam jejak di perlindungan PRT," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Di samping itu, selain fokus menuntaskan RUU PRT, Anies mengatakan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam menangani masalah PRT. Pertama, memastikan penghidupan yang layak. Kedua jam kerja yang manusiawi. Ketiga, perlindungan sosial dan kesehatan bagi PRT.
"Ini yang harus kita lakukan dan tidak kalah penting ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Umur minimal harus diterapkan. sehingga mereka terlindungi," ungkap Anies.
Kemudian, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan kepada PRT. Lalu, pemerintah disebut harus menyediakan balai-balai pelatihan untuk PRT.
"Sehingga, para pekerja rumah tangga itu punya keterampilan yang membuat mereka bekerja dengan baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (Z-8)
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Payung hukum RUU Pemuseuman menjadi hal penting
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menuturkan Komnas Perempuan bisa menemui pimpinan DPR untuk memastikan RUU PPRT
May Day diharapkan menjadi momentum meningkatkan komitmen penuntasan pembahasan RUU PPRT.
PERINGATAN Hari Buruh harus menjadi momentum untuk para pemangku kepentingan meningkatkan komitmen mereka menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved