Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemerintah segera menyiapkan pengganti Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Seperti diberitakan, Firli diberhentikan sebagai Ketua dan anggota KPK karena terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Ya masih dalam proses. Mudahan-mudahan secepatnya segera akan disampaikan (pada Dewan Perwakilan Rakyat)," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1).
Baca juga : KPK Klaim Selamatkan Aset Hasil TPPU Senilai Rp525,4 Miliar
Saat ini Ketua KPK Sementara dijabat oleh Nawawi Pomolango. Pimpinan KPK sekarang berjumlah empat orang setelah Firli Bahuri berhenti. Ari menjelaskan pergantian anggota KPK harus melalui mekanisme di DPR. Presiden akan mengusulkan nama pada DPR.
"Ya prosesnya kan harus melalui DPR. Jadi kita tunggu segera akan disampaikan (presiden)," sambung Ari.
Baca juga : KPK Gelar 127 Penyelidikan dan 161 Penyidikan Selama 2023
Setelah DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada calon anggota KPK yang baru, ujarnya, ketua KPK definitif baru akan dipilih. Sesuai Undang-Undang No.19/2019 tentang KPK khususnya Pasal 33 dijelaskan apabila terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan penggantinya ke DPR.
Presiden Jokowi memberhentikan Firli melalui Keputusan Presiden (Keppres). Firli diberhentikan dari jabatan Ketua KPK antara lain terkena masalah hukum. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. (Z-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved