DPR Minta Pengisian Jabatan Pimpinan KPK Harus Melalui Pansel

ANGGOTA Komisi III DPR RI Supriansa berharap agar proses pengisian kekosongan pimpinan KPK dapat dilakukan melalui pembentukan panitia seleksi (pansel) sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (2) UU KPK.

Calon pengganti sudah kadaluarsa, Supriansa menegaskan pengisian pimpinan KPK harus melalui mekanisme pansel.

Dia pun beralasan karenai calon pengganti yang ada saat ini, yaitu mereka yang tidak terpilih saat fit and proper test pada tahun 2019 sudah kadaluarsa.

Baca juga: Integritas, Akuntabilitas, dan Profesionalitas KPK Tahun 2023 Menurun

"Dalam putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak ada penjelasan sama sekali tentang bagaimana status calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 13 September 2019," jelas Supriansa dalam keterangan, Selasa (16/1/2024). 

Dia melanjutkan yang dijelaskan dalam putusan MK tersebut hanya soal status pimpinan KPK yang saat ini menjabat yang seharusnya habis jabatan tanggal 20 Desember 2023 disesuaikan menjadi lima tahun dan berakhir pada 20 Desember 2024.

Perlu digarisbawahi bahwa pada saat  para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan, masa jabatan yang berlaku saat itu adalah untuk tahun  2019-2013 atau hanya empat tahun.

Baca juga: 169 Orang Diperiksa Dewas KPK Terkait Skandal Pungli Rutan

"Kita bisa melihat fakta tersebut  dalam Laporan Komisi III DPR RI Menegenai Proses Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan 2019-2023 pada Rapat Paripurna DPR RI 17 September 2019," ungkapnya. 

"Karena tidak ada penjelasan dalam putusan MK soal status mereka, maka dengan penalaran yang wajar terhadap para calon tak terpilih ini tidak bisa diberlakukan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2019 dan dengan sendirinya mereka tidak bisa dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti Firli Bahuri," ujarnya. 

Baca juga: Rp270 Juta dari Pungli Rutan Sudah Dikembalikan Pegawai KPK

Menurut politikus dari Fraksi Partai Golkar ini, untuk mengisi kekosongan satu pimpinan KPK harus melalui mekanisme Panitia Seleksi.

"Menurut kami harus melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (2) UU KPK," ucapnya.

"Namun mengingat waktu yang tidak terlalu panjang posisi tersebut bisa dikosongkan karena kami menilai sebenarnya pimpinan KPK yang ada saat ini masih bisa menjalankan tugas dengan baik," pungkas Supriansa. (RO/S-4)