Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se Jawa Barat (Jabar) dan forum Smart Community of Women (SCOW) Tasikmalaya menolak bentuk intervensi presiden pada pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Penolakan tersebut dilakukan melalui kegiatan Seminar Mimbar Sejajar yang mengangkat tema ancaman supremasi hukum di tengah darurat demokrasi berjudul ‘Demokrasi dibungkam, Politik Dinasti Dibebaskan’.
Seminar Mimbar Sejajar berlangsung pada Jumat (12/1) berlokasi di Langgam Coffee and Book, Tasikmalaya diikuti ratusan peserta.Seminar ini diadakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa sebagai penggerak sosial mampu menjadi promotor, aktor, atau pun pelopor dari segala perubahan sosial salah satunya keadaan demokrasi di Indonesia saat ini.
Dalam seminar tersebut, Forum SCOW Tasikmalaya mengundang Koordinator Wilayah BEM PTNU Khuzaeni, Fitri Nazayati sebagai aktivis perempuan, dan Budayawan Bode Riswandi sebagai pemateri dan Agus Salim Maulana sebagai moderator acara.
Baca juga : Tiba di Brunei, Presiden Jokowi akan Hadiri Undangan Pernikahan Pangeran Abdul Mateen
Dalam kesempatan tersebut, bertindak sebagai salah satu pengisi materi Fitri Nazayati menjelaskan bahwa supremasi hukum di suatu negara perlu menjadi landasan hukum tertinggi untuk menciptakan keadilan masyarakat. Apabila supremasi hukum itu tidak berlandaskan keadilan, maka kemakmuran suatu negara mustahil terwujud.
Baca juga : Pemakzulan Jokowi, Istana: Hanya Kepentingan Politik Jelang Pemilu 2024
“Karena ada sikap kesewenangan atau seenaknya tanpa berlandaskan pada keadilan masyarakat, tetapi berlandaskan terhadap oligarki dan atau kepentingan pribadi, golongan, bahkan dinasti,” ujar Fitri.
Supremasi hukum di negara saat ini mengalami kedaruratan karena pemimpin atau penguasa di negara kita kini sudah mewabah oportunis. Maka bisa disimpulkan bahwasanya supremasi hukum harus ditegakkan untuk mencapai negara yang lebih makmur.
“Dengan adanya seminar ini kami berharap Pemilu 2024 harus diikuti dan dikontrol oleh seluruh Masyarakat Indonesia, karena sejatinya dalam sistem demokrasi seharusnya masyarakatlah yang menentukan,” ujarnya.
Mahasiswa dan seluruh elemen harus mampu menjadi bridging the gap dan menyuarakan suara masyarakat yang belum bisa disuarakan. Selain itu forum SCOW mendesak Presiden dan Polri untuk tidak mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 yang bisa mencederai jalannya demokrasi.
“Kami, Smart Community of Woman Tasikmalaya dan BEM PTNU Se Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menggelorakan dan mengawal pemilu tahun 2024 yang penuh kejujuran, keadilan, dan demokratis, tanpa intervensi penguasa, Presiden dan Polri,” ungkapnya. (Z-8)
J&T Express luncurkan J&T Connect Preneur Goes to Campus. Program inkubasi mahasiswa dengan total hadiah Rp225 juta dan mentoring bisnis digital.
Situasi di lingkungan kampus juga dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap korban, bahkan muncul dugaan adanya intimidasi terhadap korban dan keluarganya.
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka kucurkan Rp1,8 miliar dana pribadi untuk beasiswa 150 mahasiswa akibat kendala APBD.
Melalui dana zakat, Baznas akan terus berkomitmen mendukung gagasan-gagasan dan cita-cita anak muda yang berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
Transparansi pendanaan organisasi nonpemerintah (NGO) menjadi sorotan di tengah meningkatnya arus modal global dan aktivitas lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved