Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 ikut pembekalan anti korupsi Program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas) pada 17 Januari 2024. Undangan itu telah mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres.
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango menyampaikan acara itu dibuat bukan dalam format debat gagasan melainkan pembekalan antikorupsi serta penyampaian komitmen masing-masing kandidat untuk pemberantasan korupsi.
"Yang saya sampaikan tidak ada istilah debat. Kemungkinan modelnya kami yang mengetahui kendala dalam pemberantasan korupsi akan kami sampaikan ke beliau-beliau. Seperti apa komitmen beliau. Tidak dalam konteks debat," kata Nawawi saat ditemui Media Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/1).
Baca juga : KPK Telaah Laporan PPATK terkait Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
Nawawi menjelaskan kegiatan yang diinisiasi Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK itu telah mendapat izin dari KPU. KPK akan segera menyampaikan format acara tersebut dalam waktu dekat ke KPU.
Baca juga : KPK Bakal Berikan Kesempatan 3 Capres Adu Gagasan Pemberantasan Korupsi
"Pasangan ini (capres cawapres) ada dalam kuasa KPU. Kalah enggak ada restu enggak bisa. Tapi tentu saja KPU butuh kepastian format," jelasnya.
Nawawi menyampaikan, apaku Integritas merupakan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga upaya pencegahan mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi.
KPK berkoordinasi dengan para para pemimpin dan pejabat negara di kementerian dan lembaga negara. Mereka memiliki kewenangan strategis dalam menentukan dan menjalankan kebijakan di instansinya masing-masing. (Z-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Jawa Tengah (Jateng) dinilai tengah menghadapi krisis tokoh yang mumpuni di level provinsi
Golkar bisa menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.
Putusan MK dianggap mewakili dan mengakomodir suara mayoritas masyarakat Indonesia yang telah memilih Prabowo - Gibran
Lebaran dinilai sebagai momen yang tepat untuk menyatukan bangsa pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 pada Februari lalu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan perkara PHPU 2024 di MK hanya 278 atau lebih sedikit dari 340 di 2019. Hal ini lebih mudah bagi MK untuk menggelar sidang dan putusannya harus diterima.
Sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar mulai hari ini, Rabu (27/3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved