Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat menilai hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI ihwal pemenuhan logistik pada Pemilu 2024 tidak detail. Oleh karena itu, pihaknya tidak dapat melakukan konfirmasi atas hasil pengawasan Bawaslu.
Menurut Drjat, logistik tahap I yang dianggap rusak dan salah kirim oleh Bawaslu tidak sesuai dengan perkembangan fakta termutakhir.
"Bahwa semua kekurangan dan kerusakan logistik tahap I telah dipenuhi sampai dengan tanggal 7 Desember 2023," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (10/1).
Baca juga : Pemilu di Luar Negeri Digelar Lebih Awal, Apa Alasannya?
Pengadaan logistik tahap I diketahui meliputi kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastik atau kabel ties. Seluruh logistik itu telah diproduksi, dikirimkan, dan diterima oleh KPU kabupaten/kota sebesar 100% dari rentang 25 September sampai 7 Desember 2023 dalam keadaan baik.
Baca juga : Jadwal Pemilu RI di Luar Negeri: Vietnam Paling Awal, AS 10 Februari
"Dan disimpan di tempat penyimpanan/gudang KPU/KIP kabupaten/kota di seluruh Indonesia," ujar Drajat.
Sementara itu, pemenuhan logistik tahap II masih terus dilakukan sampai saat ini. Produksi surat suara, misalnya, sudah mencapai 100% untuk Pilpres dan Pemilu DPD. Adapun produksi surat suara DPR RI telah mencapai 94,53%, DPRD provinsi 76,97%, dan DPRD kabupaten/kota 93,49% per Selasa (9/1).
Sebagian besar surat suara yang telah diproduksi itu juga telah dikirim dan diterima di tempat penyimpanan/gudang KPU kabupaten/kota. Selain surat suara, pengadaan logistik tahap II meliputi sampul kertas, formulir C hasil plano, formulir C hasil salinan, alat bantu netra, daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan daftar calon tetap anggota legislatif.
"Saat ini di seluruh KPU kabupaten/kota sedang melakukan proses sortir lipat surat suara, perakitan kotak suara, pengaturan logistik pemilu, pengecekan, dan pengemasan logistik Pemilu 2024," jelas Drajat.
Sementara itu, pemenuhan surat suara untuk Pemilu RI di luar negeri yang hanya meliputi surat suara Pilpres dan DPR RI dapil Jakarta II telah didistribusikan ke 128 perwakilan di 95 negara sebesar 100% sampai 25 Desember 2023. KPU RI saat ini masih melakukan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang telah didistribusikan sebesar 92,36% per kemarin.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengumumkan hasil pengawasan terhadap pengadaan logistik yang dilakukan KPU. Menurut Bawaslu, terdapat kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota. Sementara di 61 kabupaten/kota ditemukan bilik suara rusak.
Kerusakan tinta suara ditemukan di 124 kabupaten/kota dan segel di 30 kabupaten/kota. Adapun kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I di 10 kabupaten/kota, sementara surat suara rusak di 127 kabupaten/kota maupun 39 PPLN, dan surat suara tidak sesuai jumlah di 61 kabupaten/kota maupun 29 PPLN. (Z-8)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved