Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ambil pusing dengan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP di Jakarta, Rabu (10/1).
Politisi PDIP Chico Hakim mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, ada atau tidak ada Jokowi, PDIP tetaplah partai besar. Partai berlambang banteng itu, tegasnya, bisa menjadi partai terbesar saat ini bukan karena satu atau dua tokoh saja.
"Kita biasa saja. Begini, seperti diketahui PDI Perjuangan ini hari lahir yang ke-51. PDIP bukan lahir karena salah satu tokoh atau dua tokoh saja, apalagi tokoh yg baru bergabung sekian puluh tahun dan lain-lain," ujar Chico di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Gantikan Jokowi di HUT PDIP, Wapres: Terpaksa Saya Harus Hadir
Ia menjelaskan perayaan hari jadi kali ini digelar sederhana dan lebih mengutamakan kebersamaan dengan rakyat. Sehingga tidak menjadi masalah Jokowi tidak hadir.
"Tidak masalah karena kita sampaikan tadi kalau kita menghormati apa yang telah menjadi agenda Presiden Jokowi untuk bangsa dan negara ini dan itu yang lebih tinggi daripada segalanya," ucapnya.
Baca juga: HUT ke-51 PDIP Usung Tema Satyam Eva Jayate, Ini Artinya
Sebagaimana diketahui, bertepatan dengan HUT ke-51 PDIP, Jokowi sedang berada di Filipina melakukan kunjungan kenegaraan. Di sana, ia bertemua dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. (Z-11)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved