Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALEG PDIP, Oktafiandi membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) untuk mengawal suara PDIP di Jawa Barat. Nantinya satu TPS akan dikawal sebanyak 8 orang yang tergabung dalam Satgassus Pemilu Baraya Kang Okta atau (BKO) untuk Pilpres dan Pileg.
"Ada 3.934 TPS secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis. Semua jejaring tim BKO sudah terbentuk dengan jumlah total se-Kabupaten Ciamis 31.472 orang," kata Oktafiandi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (27/12).
Menurut Oktafiandi yang juga merupakan Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar-Mahfud, Satgassus ini telah memasuki tahapan Training of trainer (TOT) yang dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan.
Baca juga : Ribuan Warga Hadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #20 di Kendal, Jateng
"Mereka akan diberikan pemahaman tentang visi dan misi serta program kerja Ganjar-Mahfud ke depan untuk disampaikan kepada para pemilih. Contoh seperti Program KTP Sakti yg banyak belum diketahui oleh masyarakat manfaatnya," jelasnya.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar-Mahfud Saingi Prabowo-Gibran
Selain itu, masing-masing Satgassus bertugas untuk mendatangi minimal 5 rumah per hari, dari pintu ke pintu utnuk mensosialisasikan pasangan Ganjar-Mahfud.
Dalam TOT, para Satgassus juga dibekali pengetahuan tentang aturan kampanye, serta aturan-aturan PKPU, sehingga di hari pencoblosan, mereka akan mengawal proses secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS ke kecamatan serta pleno kabupaten. Oktafiandi menjelaskan, beberapa kecamatan di Kabupaten Ciamis telah dilakukan TOT.
"Hari ini pelaksanaan TOT bertempat di Kecamatan Lakbok dengan jumlah peserta hampir 1000 orang. Saya akan berkeliling memberikan TOT di semua kecamatan selama satu bulan ke depan. Tidak hanya di Ciamis, termasuk Kota Banjar, Kabupaten Kuningan serta Kabupaten Pangandaran," jelasnya.
Lebih lanjut, Oktafiandi menuturkan, antusias tim sangat besar dengan kegiatan TOT tersebut. Dengan adanya TOT, Mereka menjadi paham batasan-batasan di dalam melaksankan kampanye Ganjar-Mahfud di desa-desa, serta bakal menjadi pengawas internal juga nanti nya di hari pencoblosan.
"Target kita sebanyak 10.000 TPS di empat kabupaten-kota ini selesai di TOT selama 1 bulan ke depan. Sehingga jumlah pemilih Ganjar-Mahfud bisa terukur dan bisa meminimalisir kalau kemungkinan ada lawan yang ingin berbuat curang," tutur Oktafiandi optimis.
Oktafiandi yang juga merupakan Jurkamnas Ganjar-Mahfud menjelaskan, BKO ini terbentuk atas penugasan Partai PDI Perjuangan kepadanya sebagai Caleg di Dapil Jabar.
"Jadi di samping bertanggung jawab kepada suara saya, tim BKO juga bertanggung Jawab tersinkronisasi kepada suara Pak Ganjar-Mahfud."
"Metode kampanye ini kami jadikan Pilot Project di Dapil saya, ternyata efektif dan efisien. Ke depan kami akan kembangkan ke kabupaten lain di luar dapil saya melalui jaringan kita. Pola seperti ini sempat kami lakukan di 2019 lalu. Hasilnya efektif dan mendapatkan margin error yang sangat kecil, karena kita ada sistem verifikasi bagi tim yang ini bergabung menjadi relawan kita dan diberikan pemahaman dan pengetahuan saat TOT," pungkasnya. (Z-8)
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved