Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD banyak menitikberatkan pemberantasan korupsi dalam menyampaikan visi-misi pada debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12). Padahal, tema debat kali ini berkutat seputar ekonomi.
Mahfud memulai pemaparannya dengan mempertanyakan mungkin tidaknya Indonesia merasakan kembali pertumbuhan ekonomi sampai 7% seperti yang pernah terjadi pada akhir dekade 80an dan awal 90an. Berdasarkan jawaban dari para ahli, penyebab tidak dapat terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai 7% saat ini karena kebodohan bangsa kita sendiri.
Padahal, Indonesia disebutnya kaya akan sumber daya alam (SDA) dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang hebat. "Masalahnya, banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi," terangnya.
Baca juga: Mahfud MD Kenakan Baju Khas Madura Jelang Debat Cawapres
Bahkan, lanjut Mahfud, korupsi terjadi di tiga matra, yakni di darat, laut, dan udara. Di darat misalnya, korupsi merambah dunia pertabangan. Masalah kelauatan juga disebutnya tak luput dari korupsi. Sedangkan di udara, industri pesawat udara juga dikorupsi. Korupsi, sambungnya, menyebabkan rakyat jadi miskin.
Menurut Mahfud, pelaku usaha justru tidak takut jika dirnya menjadi wakil presiden. Sebab, ada anggapan bahwa jika ia menjadi wapres, orang-orang takut ditangkap. Ia mengklaim banyak yang berharap Mahfud menjadi wapres karena memiliki latar belakang penegak hukum.
Baca juga: KPU Ajak Masyarakat Simak Gagasan Visi-Misi Ketiga Cawapres
"Karena kami kalau mau investasi di Indonesia, diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, kami ketawan, kami dtiangkap, katanya akmi menyuap. Padahal kami diperas. Kita harus lawan korupsi," pungkasnya.
Debat kedua kali ini mengambil tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN/APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan. (Z-6)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved