Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa di tahun politik ini hendaknya menjadi momentum untuk pemenuhan perlindungan HAM. Pesta demokrasi harus dilaksanakan dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM.
"Marilah kita menempatkan tahun politik dan pesta demokrasi sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan HAM. Termasuk di dalamnya momentum untuk mendorong agenda-agenda pemajuan HAM," ujarnya dalam perayaan Hari HAM Sedunia ke 75, Minggu (10/12).
Atnike mengatakan bahwa pemilu merupakan bagian dari HAM yakni hak politik. Lantas perbedaan sikap atau pandangan politik harus dihormati dan setiap warga negara termasuk kaum rentan dan marginal harus dijamin hak politiknya.
Baca juga: Kebebasan Berekspresi Jadi Konsentrasi Anies-Muhaimin
"Kontestasi politik tersebut merupakan ruang kebebasan yang harus dirayakan dengan bertanggung jawab. Ruang kebebasan tersebut harus dihormati dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM, perbedaan politik harus dihormati dan kontestasi politik harus dijalankan," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menyebut masih banyak persoalan HAM yang harus diperjuangkan bersama. Lewat momentum pesta demokrasi komitmen penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM perlu diperkuat.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Pastikan Hukum Berkeadilan Jamin Penegakan HAM
Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas keadilan, persoalan lingkungan dan perubahan iklim, hak-hak kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak, orang dengan disabilitas dan lainnya menjadi tugas dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Akan tetapi keterlibatan dan kontribusi semua elemen bangsa sangat diperlukan.
Atnike menambahkan bahwa investasi dalam bidang HAM merupakan investasi yang senantiasa membawa keberuntungan bagi suatu bangsa. Hal ini akan membawa kepercayaan yang lebih besar dari dunia internasional terhadap Indonesia termasuk sektor swasta. Sehingga cita-cita untuk pembangunan berkelanjutan dapat segera dicapai. (Van/Z-7)
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
Komnas HAM mendukung Langkah kejaksaan yang melakukan banding atas putusan bebas Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dalam kasus kerangkeng manusia.
Walau keramaian tahun politik belum usai menjelang pilkada di kuartal keempat nanti, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) optimis kestabilan ekonomi Indonesia tetap terjaga.
PEMERINTAH dirasa perlu membatasi pemanfaatan dana dari hasil penyesuaian belanja negara (automatic adjustment) hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat dan sementara
Walaupun memasuki periode tahun politik, optimisme terus mewarnai pandangan sejumlah analis dan pelaku usaha terhadap pertumbuhan pasar properti pada tahun 2024.
Afit Khomsani mengungkapkan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menjadi gerakan positif di tengah perjalanan politik bangsa. GNB harus jadi alarm dalam penyelenggaraan Pemilu 2024
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
Purinusa Kembangan merupakan proyek lanjutan dari pengembangan kawasan properti yang telah dilakukan di sejumlah daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved