Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar puncak perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pekan depan. Kegiatan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat.
"Kegiatan dipusatkan di Istora Senayan Jakarta pada 12 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2023," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/12).
Ghufron mengatakan Hakordia kali ini mengusung tema 'Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju'. Perayaan itu sejatinya sudah digelar di banyak tempat sebelumnya.
Baca juga : YLBHI Sebut Tingkat Korupsi di Pemerintahan Jokowi sangat Masif
"Berbagai kegiatan road to Hakordia juga juga telah digelar di berbagai wilayah, diantaranya di Aceh dan Papua," ujar Ghufron.
Baca juga : Dewas KPK Beberkan Alasan Pemerasan Firli ke SYL Tidak Masuk Sidang Etik
Ghufron mengatakan Hakordia sejatinya berlangsung pada Sabtu, 9 Desember 2023. Namun, harus diundur karena tanggal itu berlangsung bukan di hari kerja.
Menurutnya, Hakordia bukan cuma seremonial belaka. Acara itu merupakan momentum refleksi dan komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya.
Ghufron juga menyebut KPK telah menggandeng sejumlah stakeholder terkait untuk memberantas korupsi tahun ini. Kerja sama yang dilakukan diharap bisa menurunkan tingkat korupsi dan mewujudkan Indonesia maju.
"KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terus berkomitmen dan berupaya keras dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," ucap Ghufron.
KPK berharap masyarakat ikut menghadiri kegiatan Hakordia di Istora Senayan pekan depan. Kehadiran seluruh pihak bisa menjadi penyemangat dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. (Z-8)
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved