Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INSPEKTUR Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Razilu memantau langsung jalannya Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pengamatannya, ia melihat para panitia maupun peserta telah mempersiapkan diri sehingga pelaksanaan seleksi berjalan lancar.
“Alhamdulillah dalam pemantauan (tadi) sangat baik sekali. Mulai dari alur mereka masuk, proses penitipan barang, kemudian pemeriksaan sampai masuk ke ruang ujian, melalui pendeteksian dengan detektor untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa benda terlarang,” ujar pria yang akrab disapa Ilu ini, Senin (4/12) siang.
Selain memastikan proses ujian berjalan dengan lancar dan tanpa kendala, kehadirannya ke lokasi ujian juga merupakan upaya pemberian motivasi, baik kepada panitia, peserta, juga penguji seleksi.
Baca juga: BSK Kumham lakukan Advokasi Hasil Analisis Kebijakan 2023
“Para (penguji) pewawancara, mereka adalah orang yang kompeten di bidangnya, dalam jabatan (pengujian) pranata komputer, tenaga kesehatan, dan fungsional lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik,” kata Ilu usai meninjau peserta.
Adapun prosedur sebelum mengikuti ujian yakni para peserta datang, berlanjut ke ruang tunggu dan melakukan registrasi, kemudian menitipkan barang bawaannya di penitipan barang, sehingga para peserta hanya membawa KTP dan kartu ujian peserta. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta menjalani body checking terlebih dahulu.
Untuk diketahui, pelaksanaan SKTT PPPK yang digelar di Auditorium Prof Dr H Muladi SH, Kampus Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kemenkumham Tangerang berlangsung selama tiga hari, yaitu pada Sabtu (2/12) sebanyak lima sesi yang diikuti oleh 1.991 peserta, kemudian Minggu (3/12) sebanyak dua sesi dengan 1.238 peserta, dan terakhir Senin (4/12) juga dua sesi dan diikuti 1.139 peserta.
Disamping itu, panitia juga telah menyiapkan sejumlah tenaga medis, mobil ambulance, obat-obatan lengkap dengan tabung oksigen, serta transportasi mobil untuk ibu hamil dan penyandang disabilitas dari pintu gerbang kampus menuju auditorium. (RO/S-3)
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved