Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan surat tugas baru pada Deputi Penindakan untuk mencari Harun Masiku. Harun merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjadi buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.
Nawawi bercerita ketika KPK melakukan rekrutmen terhadap Deputi Penindakan yang baru, ia menanyakan hal yang perlu dilakukan untuk menangkap tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) diantaranya Masiku.
"Beliau (Deputi Penindakan KPK) meminta kepada kami untuk melakukan semacam apa, pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian Harun Masiku," terang Nawawi saat menyampaikan keterangan pers seusai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Baca juga:
> Nawawi Dinilai Tiada Beda dengan Firli
> Jokowi Resmi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara
Nawawi menegaskan kasus seperti Harun, menjadi prioritas bagi pimpinan KPK untuk diselesaikan. "Semua perkara-perkara yang berstatus seperti itu menjadi prioritas daripada KPK," terangnya.
Nawawi dilantik menjadi Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.
Nawawi mengatakan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian menjadi supervisi KPK. "Kami tetap melakukan pemantauan dalam kapasitas KPK sebagai bagian supervisi segala penanganan perkara korupsi, dan sejauh ini memantau perjalanannya," terang Nawawi. (Z-6)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Informasi itu diketahui dari hasil rapat tim promosi dan mutasi hakim pada Jumat (20/12). Nawawi sebelumnya merupakan hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar.
Menurut Nawawi, supervisi tidak melulu mengambil perkara. Bisa juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasusnya berjalan dengan semestinya.
KPK membuka penyelidikan perkara yang menyeret anggota DPR dan anggota BPK. Kasus itu terkait rasuah di BI berkaitan dengan dana CSR.
Nawawi meminta masyarakat bersabar. Informasi mengenai penggeledahan itu dipaparkan ke publik, sore ini.
Nawawi meyakini kasus dugaan korupsi di ASDP tidak terganggu meski pimpinan KPK berganti. Sebab, sebagian komisioner jilid VI merupakan orang lama di Lembaga Antirasuah.
Setyo pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Dia sempat menangani kasus Harun dari OTT digelar sampai pencarian buronan itu dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved