Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango mengungkapkan pihaknya telah mengeluarkan surat tugas baru pada Deputi Penindakan untuk mencari Harun Masiku. Harun merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjadi buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.
Nawawi bercerita ketika KPK melakukan rekrutmen terhadap Deputi Penindakan yang baru, ia menanyakan hal yang perlu dilakukan untuk menangkap tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) diantaranya Masiku.
"Beliau (Deputi Penindakan KPK) meminta kepada kami untuk melakukan semacam apa, pembaharuan terhadap surat tugas dalam kaitannya dengan upaya pencarian Harun Masiku," terang Nawawi saat menyampaikan keterangan pers seusai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Baca juga:
> Nawawi Dinilai Tiada Beda dengan Firli
> Jokowi Resmi Lantik Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK Sementara
Nawawi menegaskan kasus seperti Harun, menjadi prioritas bagi pimpinan KPK untuk diselesaikan. "Semua perkara-perkara yang berstatus seperti itu menjadi prioritas daripada KPK," terangnya.
Nawawi dilantik menjadi Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.
Nawawi mengatakan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian menjadi supervisi KPK. "Kami tetap melakukan pemantauan dalam kapasitas KPK sebagai bagian supervisi segala penanganan perkara korupsi, dan sejauh ini memantau perjalanannya," terang Nawawi. (Z-6)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan tidak menyalonkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah.
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, menginstruksikan penyidik Rossa Purbo Bekti mengabaikan permintaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait kasus Harun Masiku.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tegaskan perintah penyidikan datang dari pimpinan dan bukan dari Megawati Soekarnoputri.
KPK masih ngotot meminta penggantian hakim di persidangan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pelanggaran etik yang diduga dilakukan hakim dalam memberikan putusan sela terhadap Hakim Agung Gazalba Saleh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved