Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden (Capres) Anies Baswedan memastikan bila dirinya terpilih dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024, ia akan mewajibkan setiap anggota dan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani komitmen menjunjung tinggi kode etik.
"Bila kode etik itu dilanggar, maka mereka harus mengundurkan diri," ujar Anies usai menghadiri deklarasi akbar Laskar Gading Anies Muhaimin (Laga Amin), di kawasan, Kelapa Gading, Sabtu (25/11).
Pernyataan itu menyusul penetapan status tersangka untuk ketua KPK nonaktif Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Baca juga: Deklarasi Laga Amin, Anies Pastikan akan Lakukan Perubahan
Anies meyakini dengan langkah tersebut akan menyadarkan setiap anggota dan ketua KPK untuk tidak hanya menjahui pelanggaran hukum. Melainkan juga menaati kode etik.
"Kalau hukum itu soal melanggar dan tidak melanggar aturan. Kalau kode etik itu tentang patut dan tidak," jelasnya.
Baca juga: Pemilihan Nawawi jadi Ketua Sementara KPK Dinilai Tepat
KPK, kata Anies, harus memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lain dalam memberantas korupsi. Sehingga, setiap pihak di lingkungan KPK harus menjunjung tinggi kepatutan. (Z-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
SURYA Utama alias Uya Kuya buka suara setelah dinyatakan tidak melanggar kode etik dan kembali aktif sebagai anggota DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
Setelah lulus UKEN, seorang calon notaris dapat diangkat dan mengambil sumpah jabatan sebagai notaris.
Pentingnya pengawasan publik terhadap proses etik di internal kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved