Fraksi Gerindra Beri Sinyal Tolak Pembentukan Panja Netralitas Polri

FRAKSI Gerindra memberi sinyal menolak pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri. Pembentukan panja tersebut itu diusulkan oleh Fraksi PDIP di DPR RI terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya baru pertama kali jadi anggota DPR, apakah di periode setiap ada pemilu harus ada panja netralitas? Nah faktanya ada nggak?," kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi Gerindra Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Ia menantang untuk pihak yang meragukan netralitas Polri untuk memberikan bukti. Habiburokhman menekankan isu netralitas tidak digaungkan berdasarkan asumsi.

Baca juga: Dipecat, Bobby Nasution: Terima Kasih PDIP

"Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang ada dasar hukumnya, nggak bisa dengan asumsi lantas kita paksakan ya," ujar dia.

Habiburokhman mencontohkan soal kabar pemasangan baliho salah satu capres dan cawapres oleh oknum anggota Polri. Kabar itu sejatinya berkembang menjadi berkaitan isu netralitas.

"Nanti kalau ada masalah terjadi pelanggaran misalnya jelas-jelas, yang tadi dibilang pemasangan baliho dan sebagainya apakah kita orang hukum bisa bicara dengan asumsi? Bisa gak gitu loh?," ucap Habiburokhman.

Baca juga: Menantu Jokowi Belum Kembalikan Kartu Tanda Anggota PDI Perjuangan

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan, mengusulkan pembentukan panja netralitas Polri. Panja tersebut dinilai penting untuk menjaga komitmen anggota Polri tak berpolitik praktis. Hal itu penting ditegakkan menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami mengusulkan saudara ketua, kita buat panja Pengawasan Netralitas Polri ya," kata Trimedya di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.
 

(Z-9)