Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP elite PDIP yang selalu menyampaikan tidak mau ambil pusing soal Gibran dan menghargai konstitusi termasuk nilai-nilai demokrasi dinilai meragukan. Begitu pun pernyataan PDIP tidak terbawa perasaan dan tidak ada penyesalan karena putra Presiden Jokowi itu menjadi cawapres Prabowo Subianto.
"Faktanya kan semua elitenya masih ngoceh ke mana-mana soal Jokowi dan Gibran. Bahkan ocehannya terkait isu tiga periode sudah dibantah langsung oleh Puan. Namun demikian, sekjen partai dan jajarannya masih terus menggerutu. Tampak jelas masih belum ikhlas dan takut kalah bertarung jadi enggak bisa move on. Yang digoreng isunya itu-itu saja. Ini justru terlihat semakin menurunkan kelas mereka sebagai petinggi partai yang harusnya perdebatan sudah tentang isu-isu strategis untuk masa depan Indonesia. Ini kan ucapan dan perbuatan enggak nyambung," ujar Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiasnyah yang juga aktivis 98 dan biasa dipanggil Semar ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/10).
Mardiansyah menyarankan para elite PDIP jauh lebih baik fokus untuk pemenangan Ganjar-Mahfud yang semakin hari semakin tertinggal dari Prabwo-Gibran. Menurutnya, elite PDIP tidak usahlah mendiskreditkan terus Jokowi yang selama ini sudah memberikan ruang kekuasaan yang cukup luas. Jangan hanya karena tidak sejalan lagi lalu langsung dimusuhi dan dijelek-jelekkan tetapi jika masih bersama dipuja.
Baca juga: PDIP Tantang Gibran Kembalikan KTA
"Sudahlah fokus saja berjuang untuk menang dan memang tanpa Jokowi tentu akan terasa berat sekali ya perjuangannya. Jadi cukup dimengerti kalau semua elite PDIP panik sekali karena sudah merasakan nikmatnya kekuasaan dan sekarang terancam kekuasaan hilang," kata Mardiansyah.
Menurutnya, sosok Jokowi sungguh fenomenal dan karier politiknya tidak terbendung dengan gaya serta warna baru yang dibawanya. Jokowi menjadi wali kota dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan menjabat presiden dua periode yang disebutnya sebagai prestasi sangat luar biasa karena semua melalui pemilihan langsung suara rakyat. Dengan begitu, tidak sedikit orang yang meyakini PDIP bisa menang dalam dua kali pemilu terakhir karena sosok Jokowi. Sedangkan Jokowi tanpa PDIP diyakininya dapat memenangkan pilpres di 2014 dan 2019.
"PDIP itu bisa menang pemilu karena pengaruh sosok Jokowi dan banyak orang memilih PDIP karena merasa Jokowi bagian dari partai itu. Bukan terlalu percaya diri ya tetapi rasanya tanpa PDIP saat itu Jokowi juga akan memenangkan pertarungan dalam dua kali pilpres," pungkasnya. (Z-2)
Di sisi lain, menurutnya, Gibran seolah menutup celah konflik tanpa harus masuk ke dalam perdebatan soal sejarah politik keluarganya.
Lucky menilai, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
Wapres Gibran melepas Presiden Prabowo ke Rusia untuk bertemu Putin. Agenda utama mencakup kerja sama energi, pasokan minyak, dan isu geopolitik global.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendorong adanya pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved