Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengatakan dirinya akan melanjutkan program tentang kemaslahatan umat bilamana terpilih menjadi presiden. Salah satunya akan membawa program pengelolaan zakat bagi yang dilakukannya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Hal itu dikatakan Ganjar ketika hadir dalam pembukaan workshop DPRD se-Indonesia PPP di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Jumat (20/10) malam.
Dalam acara workshop DPRD se-Indonesia PPP turut dihadiri oleh Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara dan ribuan calon anggota legislatif DPRD PPP.
Baca juga: DJSN: Capres dan Parpol Peserta Pemilu 2024 Minim Pemahaman Jaminan Sosial
“Saya mendapatkan banyak masukan sekali tentang pengelolaan zakat ya. Saya kira beberapa pengalaman yang bagus akan kita nasionalkan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pusat juga mendukung,” kata Ganjar.
Diketahui ketika menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar mengelola zakat untuk kemaslahatan umat.
Baca juga: IDI Legowo tidak Dilibatkan Pemeriksaan Kesehatan Bacapres dan Bacawapres
Sejak dicanangkan Ganjar pada 2014, program Baznas Jateng meningkat. Pada 2022, Baznas Jateng mengumpulkan Rp82 miliar dan telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pengelolaan Baznas di Jateng tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga yang sifatnya produktif seperti penambahan modal, pelatihan dan lainnya.
Walaupun sudah tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jateng, Ganjar berujar dirinya tetap berkomunikasi dengan Baznas Pusat. Dengan harapan, nantinya program yang ada di Jateng bisa dibawa ke skala nasional.
“Kami sampai dengan hari ini masih berkomunikasi dengan Baznas Pusat. Sehingga akan kita nasionalkan beberapa pengalaman yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah,” tutur Ganjar.
Lebih jauh, Ganjar menyampaikan apabila sekarang ingin kembali menghadirkan sebuah terobosan yaini potensi wakaf masih bisa dimaksimalkan.
Ganjar berharap, bersama Baznas bisa mengolah kreativitasnya untuk mengolah potensi tersebut, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Satu yang perlu mesti kita dorong adalah wakaf. Kalo wakaf itu bisa dikelola dengan baik Insyaallah akan banyak kemanfaatan yang akan kita berikan,” ucap Ganjar. (Z-7)
Baznas dan Poroz tidak hanya berkolaborasi dalam program Z-Auto, dan program lainnya saja, tetapi juga melakukan sertifikasi terhadap amil-amil zakat yang ada di bawah naungan Poroz.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali mencatat prestasi luar biasa dengan meraih dua penghargaan bergengsi
Pembaharuan izin operasional ini merupakan salah satu bentuk komitmen YBM BRILiaN dalam mengelola dana ZIS masyarakat sesuai dengan ketetapan syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meraih penghargaan Global Good Governance (3G) Awards 2024 pada kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai tidak ada umat muslim yang miskin. Oleh karenanya, perlu upaya menyadarkan wajib zakat agar mengeluarkan rezekinya.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved