Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP PDIP Puan Maharani menjawab dengan ambigu pertanyaan wartawan soal sikap dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ganjar Pranowo. Alih-alih menjawab dengan tegas soal kesetiaan Jokowi pada PDIP, Puan justru meminta wartawan bertanya ke Jokowi perihal dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Puan mengatakan dia juga ingin mengetahui jawabannya. Apakah Jokowi serius mendukung Ganjar atau justru bermain dua kaki dengan memberi dukungan pasa calon pasangan lainnya.
"Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau presiden sudah pulang, pendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain? Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya," kata Puan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Oktober 2023.
Baca juga: Pengamat Ungkap Makna Mega Tak Sebut Nama Jokowi Saat Umumkan Mahfud Cawapres
Puan juga merespons dilibatkan atau tidaknya Jokowi saat pengumuman Mahfud MD sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar. Ketua DPR itu tak tahu lebih jauh terkait hal tersebut.
"Nanti saya tanya ya. Saya tanya dulu sudah dilibatkan apa belum," ucap Puan.
Baca juga: Pakar Mikro Ekspresi Sebut Jokowi Tegak Lurus ke PDIP
Sementara itu, Jokowi tengah melakukan tugas negara ke Tiongkok. Sehingga, tak hadir dalam deklarasi Mahfud sebagai cawapres Ganjar.
"Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya bapak Jokowi pada pengumuman capres-cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh bapak Presiden," ucap Puan.
Wali Kota Solo sekaligus putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga tak hadir di DPP PDIP. Menurut Puan, memang tidak semua kader diundang dan kegiatan deklarasi bisa dipantau melalui zoom.
"Tidak semuanya bisa kami undang karenanya tadi kami membuka zoom untuk semuanya bisa melihat melalui zoom," kata Puan.
(Z-9)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved