Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SKANDAL dugaan pemerasan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memanas pascapenangkapan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ketua KPK Firli Bahuri didesak dinonaktifkan dari jabatannya.
"Penonaktifan Firli Bahuri menjadi suatu urgensi dalam memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan independen dan berintegritas," kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Oktober 2023.
Praswad mengatakan penonaktifan Firli penting untuk memastikan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) berjalan tanpa adanya konflik kepentingan. Ketidakhadiran sementara Ketua KPK itu juga diperlukan untuk memastikan pengusutan kabar pemerasan di Polda Metro Jaya tidak diinterupsi karena dua penegak hukum menangani kasus yang saling menyerempet.
Baca juga: Kubu SYL Pertanyakan Alasan Penangkapan, Bakal Didalami Keabsahannya
"Perlu adanya upaya untuk memastikan agar kedua proses tersebut berjalan secara beriringan dengan tidak adanya intervensi dan penyalahgunaan jabatan dalam menghalangi kedua penyidikan tersebut," ucap Praswad.
Kehadiran Firli dinilai bakal terus memperpanjang kisruh. Potensi penyalahgunaan kewenangan pun dinilai semakin kuat jika dia tidak dinonaktifkan.
Baca juga: SYL Jadi Tersangka di KPK, Kapolda: Kasus Pemerasan Jalan Terus
"Tindakan tetap aktifnya Firli Bahuri dapat membuat potensi disalahgunakannya kewenangan di KPK dalam menghalangi proses penyidikan dugaan pemerasan oleh dirinya dan mendelegitimasi proses penyidikan SYL di KPK," ujar Praswad.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya terus mengusut dugaan pemerasan dalam penanganan kasus di Kementan meski Syahrul di tahan. Sejumlah saksi diperiksa hari ini, salah satunya Ajudan Firli bernama Kevin Egananta.
(Z-9)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
MAKI berencana mengadukan pimpinan KPK ke Komisi III DPR RI terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Polemik pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas berbuntut panjang. MAKI resmi laporkan pimpinan KPK ke Dewas atas dugaan intervensi luar dan perlakuan khusus
Gusrizal mengatakan, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara, dengan alasan apapun. Itu, kata dia, diatur dalam kode etik KPK yang masih berlaku.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penolakan pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mau menggugat keabsahan jabatan Komisioner Lembaga Antirasuah jilid VI ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved