Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PENYIDIK Subdit V Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Tahun 2021. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa enam saksi, salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Enam orang telah dimintai klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya Bapak Mentan RI, di mana beliau telah dimintai klarifikasi sebanyak tiga kali dan hari ini yang ke-3 kalinya beliau dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sari Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).
Ade tidak membeberkan identitas lima saksi lainnya. Namun, dia menyebut kelimanya adalah driver maupun ADC Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sementara itu, sosok yang melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) dalam kasus dugaan pemerasan tidak disebutkan.
"Sedangkan, untuk pendumas atau yang melayangkan pengaduan masyarakat kami menjaga kerahasiaan pelapor ini untuk kepentingan perlindungan dan efektifitas penyelidikan," ujar Ade.
Termasuk materi pertanyaan terhadap enam saksi. Ade enggan membeberkannya karena masih menjadi konsumsi internal penyelidik.
"Saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung berproses," ungkap Ade. (MGN/Z-8)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
KETUA IPW Sugeng Teguh Santoso mendorong Polda Metro Jaya untuk segera merampungkan berkas perkara terkait kasus pemerasan dan dua perkara baru lainnya yang menjerat Firli Bahuri.
POLDA Metro Jaya saat ini tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
MANTAN Ketua KPK Firli Bahuri dicegah ke luar negeri dan saat ini pencegahan tersebut diperpanjang. Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan nasib paspor Firli usai pencekalan diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved