Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Subdit V Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Tahun 2021. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa enam saksi, salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Enam orang telah dimintai klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya Bapak Mentan RI, di mana beliau telah dimintai klarifikasi sebanyak tiga kali dan hari ini yang ke-3 kalinya beliau dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sari Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).
Ade tidak membeberkan identitas lima saksi lainnya. Namun, dia menyebut kelimanya adalah driver maupun ADC Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sementara itu, sosok yang melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) dalam kasus dugaan pemerasan tidak disebutkan.
"Sedangkan, untuk pendumas atau yang melayangkan pengaduan masyarakat kami menjaga kerahasiaan pelapor ini untuk kepentingan perlindungan dan efektifitas penyelidikan," ujar Ade.
Termasuk materi pertanyaan terhadap enam saksi. Ade enggan membeberkannya karena masih menjadi konsumsi internal penyelidik.
"Saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung berproses," ungkap Ade. (MGN/Z-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved