Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mengabaikan proses kaderisasi dengan menetapkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum setelah dua hari resmi menjadi kader partai. Fenomena pengangkatan Kaesang dikhawatirkan hanya menjadi alat bagi segelintir orang tanpa menerapkan demokrasi internal partai politik.
Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, kaderisasi merupakan proses panjang. Layaknya sekolah, kaderisasi dilakukan secara bertahap oleh partai terhadap para kadernya dengan berbagai macam materi yang harus diajarkan.
"Tapi proses itu semua diabaikan sehingga memang terlihat bahwa itu tidak dianggap penting oleh PSI. Ketua umum itu bisa saja orang yang asing dari partainya," kata Firman kepada Media Indonesia, Kamis (28/9).
Baca juga: Relawan Jokowi Berbondong-bondong Bergerak Bareng PSI
Ia menilai, fenomena Kaesang menegaskan adanya lobi para elite dengan orientasi kepentingan agar partai politik dapat selamat dalam kontestasi pemilu dan bahkan mampu berkuasa. Firman menyebut cara partai politik mengangkat orang asing yang dianggap dekat dengan kekuasaan sebagai ketua umum jauh dari prinsip demokrasi.
Menurutnya, prinsip demokrasi, khususnya dalam partai politik, tidak selalu harus berkuasa, tapi juga memperimbangkan aspirasi yang betul-betul diuji dari bawah. Jika hanya dijadikan alat segelintir orang, Firman mengatakan partai politik sangat berpeluang jatuh dalam model yang oligarki.
Baca juga: Kaesang di Pusaran Kekuasaan Tanah Air, Jokowi Main 2 Kaki?
"Yang terpenting adalah komitmen untuk membangun pemahaman mengenai hakikat demokrasi, tidak hanya menjadikan partai politik untuk kepentingan praktis, pragmatisme," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan praktik kaderisasi yang baik telah diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Firman, PKS menerapkan kaderisasi yang ketat lewat jenjang yang selektif dan bertahap. Untuk menjadi Presiden PKS, kader harus melewati beberapa jenjang.
Sebelumnya, politisi PSI Dini Purwono mengatakan pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI tidak dilakukan dalam satu atau dua hari. Namun, ia melanjutkan, telah melewati proses asesmen atau penilaian sebelum Kaesang menjadi kader PSI. Ia menampik proses itu dilakukan secara instan.
"Kalau mau dibilang jadi anggota, iya baru, tapi kan sebenarnya kayak asesmennya, evaluasinya, pasti sudah jauh sebelum itu. Enggak mungkin lah kita ujug-ujug cuma bikin keputusan dalam satu atau dua hari," terang Dini. (Tri/Z-7)
Program ini dirancang sebagai pelatihan intensif selama 12 pekan (24 sesi) untuk mempersiapkan calon pemimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Dankodiklat TNI Letjen TNI Mohamad Naudi Nurdika menekankan bahwa Tarkorna XV adalah wahana strategis untuk menyiapkan kader purna yang mampu menjaga persatuan bangsa.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Menurut Hadar, partai politik seharusnya dapat membaca kebutuhan masyarakat ataupun wilayah tempat pilkada berlangsung.
Artinya anggota terpilih yang sudah dilantik, yang dikenakan PAW oleh parpol itu karena mereka memang maju Pilkada 2024.
Parpol diminta untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi terbentuknya kader-kader berkualitas
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved