Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLITISI PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu berpandangan, menjadi hal yang logis bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Ya tentu yang namanya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen pemerintahan, baik itu ada Badan Intelijen Negara (BIN) ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," tutur Masinton di temui di kawasan Warung Buncit, Jakarta, Sabtu (16/9).
Masinton mengatakan, sebagai Kepala Negara tidak ada yang aneh bila Jokowi memiliki informasi-informasi intelijen tersebut.
Baca juga : Pegang Data Intelijen Mengenai Parpol, Jokowi: Saya Tahu Mereka Menuju Kemana
"Nah tentu seluruh informasi (dari lembaga intelijen) itu kan disampaikan kepada Presiden. Jadi ya logis kalau presiden pasti tau," jelasnya.
Senada dengan Masinton, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan sudah menjadi keharusan bagi lembaga intelijen negara memberikan informasi intelijen kepada Presiden, termasuk terkait Demokrasi di Indonesia saat ini.
Baca juga : Jokowi Dinilai Berikan Kode Kepentingan
"Tapi secara umumkan mestinya badan intelijen itu kan memang harus melaporkan ke Presiden apa saja yang terkait di indonesia ini. Itulah gunanya intelijen memang itu dipakai sebagai alatnya presiden," sebut Saleh.
Dijelaskan Saleh, sebagai Kepala Negara memang sudah seharusnya Jokowi mengetahui hal tersebut, karena Jokowi memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan negara.
"Kalau ada ancaman dari luar negeri itukan harus laporan ke Presiden apalagi dalam konteks demokrasi. Demokrasi ini penyelenggara utamanya itu Presiden loh bukan KPU. KPU itu adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan secara langsung tapi tanggung jawab sebagai kepemimpinan itu ada di Presiden," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi Mengaku memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Hal ini diungkap presiden saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
Dia mengatakan bahwa informasi yang dikantonginya lengkap, mulai dari angka hingga survei. Dia menyebut mendapatkan data intelijen itu dari BIN, intelijen di Polri dan intelijen di TNI. (Z-8)
Budi Gunawan dukung modernisasi sistem intelijen
Agen intelijen militer Ukraina mengklaim terlibat dalam penyergapan yang menewaskan petempur dari kelompok Wagner Rusia di Mali, ribuan mil dari garis depan di Ukraina.
Seorang pria berusia 40 tahun, yang telah tinggal di Prancis selama 14 tahun, ditangkap dalam sebuah penggerebekan di apartemennya di pusat kota Paris.
Sue Mi Terry, pakar kebijakan luar negeri Korea-Amerika yang terkenal, ditangkap di New York dengan tuduhan bertindak sebagai agen yang tidak terdaftar untuk pemerintah Korea Selatan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Tersangka tersebut melakukan kontak dengan pejabat tingkat tinggi Mossad melalui jaringan media sosial dan mengumpulkan informasi untuk mereka.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved