Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu berpandangan, menjadi hal yang logis bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Ya tentu yang namanya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen pemerintahan, baik itu ada Badan Intelijen Negara (BIN) ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," tutur Masinton di temui di kawasan Warung Buncit, Jakarta, Sabtu (16/9).
Masinton mengatakan, sebagai Kepala Negara tidak ada yang aneh bila Jokowi memiliki informasi-informasi intelijen tersebut.
Baca juga : Pegang Data Intelijen Mengenai Parpol, Jokowi: Saya Tahu Mereka Menuju Kemana
"Nah tentu seluruh informasi (dari lembaga intelijen) itu kan disampaikan kepada Presiden. Jadi ya logis kalau presiden pasti tau," jelasnya.
Senada dengan Masinton, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan sudah menjadi keharusan bagi lembaga intelijen negara memberikan informasi intelijen kepada Presiden, termasuk terkait Demokrasi di Indonesia saat ini.
Baca juga : Jokowi Dinilai Berikan Kode Kepentingan
"Tapi secara umumkan mestinya badan intelijen itu kan memang harus melaporkan ke Presiden apa saja yang terkait di indonesia ini. Itulah gunanya intelijen memang itu dipakai sebagai alatnya presiden," sebut Saleh.
Dijelaskan Saleh, sebagai Kepala Negara memang sudah seharusnya Jokowi mengetahui hal tersebut, karena Jokowi memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan negara.
"Kalau ada ancaman dari luar negeri itukan harus laporan ke Presiden apalagi dalam konteks demokrasi. Demokrasi ini penyelenggara utamanya itu Presiden loh bukan KPU. KPU itu adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan secara langsung tapi tanggung jawab sebagai kepemimpinan itu ada di Presiden," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi Mengaku memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Hal ini diungkap presiden saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
Dia mengatakan bahwa informasi yang dikantonginya lengkap, mulai dari angka hingga survei. Dia menyebut mendapatkan data intelijen itu dari BIN, intelijen di Polri dan intelijen di TNI. (Z-8)
Intelijen AS menyebut Iran masih mampu memulihkan bunker rudal dalam hitungan jam meski dibombardir. Setengah peluncur rudal dilaporkan masih utuh.
Laporan intelijen menyebut Rusia mulai mengirim bantuan militer berupa drone hingga logistik ke Iran. Benarkah ini babak baru aliansi mematikan kedua negara?
IRGC klaim tangkap 178 mata-mata AS dan Israel sejak akhir Februari. Para agen dituduh membocorkan koordinat militer dan medis di tengah eskalasi konflik di Iran.
Gedung Putih menyatakan tidak senang jika Rusia benar-benar membagikan intelijen kepada Iran di tengah konflik Timur Tengah, namun belum melontarkan kecaman keras.
Inggris hentikan kerja sama intelijen dengan Amerika Serikat di Karibia, karena menilai serangan militer AS terhadap kapal penyelundup narkoba melanggar hukum internasional.
Ia menyebut kejadian tersebut sebagai “angsa hitam”, yakni situasi tak terduga yang muncul setelah Indonesia relatif aman dari aksi pengeboman selama tiga tahun terakhir.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved