Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut publik bisa memberikan penilain terhadap objektif terhadap pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK di tengah hiruk pikuk jelang pemilu. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui kemarin di Jakarta.
"Publik sudah bisa menerima dan bisa menggambarkan kenapa dilakukan di tengah-tengah hiruk-pikuk pesta demokrasi ini. Keterangan-keterangan sudah disampaikan ya, terkait langkah-langkah misalkan yang diambil mereka dikaitkan dengan yang politis atau tidak publik bisa menentukan," ujarnya.
Sebagai warga negara Muhaimin atau Cak Imin telah melaksanakan ketaatan hukumnya dengan memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan negara. Publik dapat menyimak situasi yang ada yang kemudian secara mendadak dilakukan pemanggilan atas kasus yang sudah diproses sebelumnya.
Baca juga: Berharap Perjalanan Politik Dimudahkan, Cak Imin Mulai Perjalanan Tour de Wali Songo
"Tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap janggal oleh publik, publik bisa menentukan, tinggal ya melihat bagaimana evaluasi yang mereka akan lakukan di internal lembaga penindak hukumnya. Kami yakin (KPK) profesional melakukan penegakan hukum," sambungnya.
Dia menekankan PKB tidak akan berburuk sangka terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Baca juga: KPK Diminta Pastikan Pemanggilan Cak Imin Bukan Didasari Intervensi Politik
Ketum PKB mendatangi KPK kemarin untuk meminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang membelit Kementerian Tenaga Kerja 11 tahun lalu. Kasus tersebut telah diproses salah satunya dilakukan penggeledahan di Kemenaker. (Sru/Z-7)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
BELAKANGAN ini Rusia terus mendapat perhatian dari media-media utama Indonesia.
PKS memberikan kepercayaan penuh kepada Anies Baswedan dalam membentuk koalisi. PKS hanya sebatas mengusung Anies dan kadernya Sohibul Iman.
Sejumlah pengamat menilai peta koalisi partai politik di Pilkada 2024 akan berbeda dengan Pilpres 2024 yang lalu.
Anies pernah mengaku akan mempertimbangkan permintaan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Calon-calon yang diusung disebutkan peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat.
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved