Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tak kepikiran untuk meninggalkan PDI Perjuangan (PDIP). Hal ini merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mempersilakan PPP mengambil sikap jika Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Nasional PPP Sandiaga Salahuddin Uno tak terpilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.
"Sampai saat ini tidak ada kepikiran dari PPP untuk meninggalkan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, yang sudah menetapkan Pak Ganjar (sebagai bakal capres)," kata Wakil Ketua Bapilu Nasional PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, saat dihubungi, Senin (14/8).
Awiek mengatakan sikap politik PPP yang mendukung Ganjar sudah sesuai dengan keputusan Rapimnas V. Selain itu, pada keputusan Rapimnas VI, yakni merekomendasikan Sandiaga sebagai bakal cawapres Ganjar.
Baca juga: PPP: Sandiaga Uno Tepat Jadi Cawapres, Bisa Kawal Bonus Demografi
"Artinya apa? Ada dua keputusan yang berbeda. Yang satu keputusan rapimnas bulat mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Yang kedua, merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan," ujar Awiek.
Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu mengatakan keputusan rapimnas juga tidak bisa mengubah sikap yang diambil partai berlogo Kakbah itu. Selain itu, mengubah keputusan Rapimnas tidak mudah.
Baca juga: PPP Bakal Rembuk Bila Sandiaga Tak Jadi Cawapres Ganjar
"Tidak serta merta kita berubah begitu saja, ada mekanismenya. Keputusan rapimnas itu hanya bisa dianulir oleh rapimnas. Sampai saat ini belum ada agenda menggelar rapimnas," ucap Awiek.
Sebelumnya, PDIP mempersilakan PPP mengambil sikap jika Sandiaga tak terpilih menjadi bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Pasalnya, ada kekhawatiran di internal PPP bila Sandiaga tak terpilih.
"Monggo (jika mau ambil sikap), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
Pernyataan Basarah sejatinya juga merespons Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang mengungkap internal PPP mendengar Sandiaga Salahuddin Uno tak dipilih jadi bakal cawapres pendamping Ganjar. Pembicaraan itu terus mengemuka di internal.
"Teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
Hal itu juga membuat beberapa kader di internal PPP bergejolak. Khususnya terkait sikap PPP masih bakal bekerja sama dengan PDIP pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau tidak.
"Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian (tidak) itu, kan masih berkembang gitu loh," ujar Arsul. (Z-3)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved