Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamseot) memastikan pihaknya akan memberikan bantuan hukum terhadap Ketua Umum Airlangga Hartarto. Hal ini menyusul dipanggilnya Airlangga oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Partai ada bantuan hukum, nanti ada mekanismenya," ujar Bamsoet ditemui di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta Pusat, Selasa (25/7).
Bamsoet enggan membeberkan mekanisme yang bakal dilakukan partainya untuk Airlangga. Namun, ia memastikan bantuan hukum merupakan standar yang diterapkan setiap partai untuk membantu kadernya.
Baca juga: Wasekjen Golkar Sebut Airlangga Hartarto Mampu Jaga Perekonomian tetap Kuat
Sebelumnya, Airlangga yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi ekspor CPO pada 2021-2022. Airlanga dijejali 46 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dan saya telah menjawab 46 pertanyaan dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan," ujar Airlangga sesuai menjalani pemeriksaan, Senin (24/7) malam.
Baca juga: Presiden Buka Suara soal Pemeriksaan Airlangga Hartarto oleh Kejagung
Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Menko Airlangga berjalan baik. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan penyidik pun sudah dijawab dengan baik pula.
"Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Pemeriksaan ada 46 pertanyaan dan keseluruhan telah dijawab dengan baik oleh beliau," ucapnya. (Z-10)
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Akademi Partai Golkar nantinya melakukan pengkajian-pengkajian untuk memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved