Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Tim Non Litigasi Eks Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Natalius Pigai, yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor pada PN Makassar meminta KPK untuk menahan diri tidak melakukan upaya banding. KPK menurut Aktivis Hak Asasi Manusia tersebut sebaiknya melakukan evaluasi terhadap sistem kerja penanganan perkara yang diterapkan KPK selama ini.
"Dengan adanya vonis bebas ini kami berharap agar KPK tahan diri dulu, sambil melihat ke dalam melakukan evaluasi sistem kerja dalam penanganan sebuah perkara, baik saat pengumpulan bahan data dan keterangan, tahap penyelidikan, maupun penyidikan. Itu saja yang bisa kami ungkapkan sementara ini," kata Natalius kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7) saat dimintai komentarnya mengenai vonis bebas terhadap Eltinus Omaleng.
Pentingnya evaluasi sistem kerja kata Natalius untuk membantu KPK dalam setiap penanganan perkara ke depannya. Dia ambil contoh soal SOP penanganan perkara di KPK, sebaiknya menjadi informasi publik yang perlu diketahui oleh masyarakat. SOP Penanganan perkara bukanlah rahasia negara yang hanya KPK saja boleh mengetahuinya. "Itu supaya masyarakat juga tahu, SOP KPK seperti apa sehingga ada kesesuaian," sambungnya.
Baca juga: 6 Kepala Bea Cukai Bakal Dipanggil KPK
Dia usulkan juga agar pada setiap tahapan penanganan perkara perlu ada mekanisme kontrol kualitas (quality control).
"Ada enggak QC (quality control) untuk setiap tahapan. Ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas kerja sampai benar-benar yakin, presisi dan prudent," jelas Natalius.
Baca juga: Bela Anies Baswedan, Natalius Pigai Tuding PDIP Lakukan Politik Identitas
Ia tambahkan pula, menyangkut evaluasi mekanisme kerja KPK ini tidak terkait dengan kinerja Pimpinan KPK karena siapa pun pimpinan KPK selama mekanismenya tidak dievaluasi mungkin akan mengalami persoalan yang sama.
"Kita semua ingin KPK maju, baik dan berkualitas. Yang kami sorot adalah evaluasi sistem kerja KPK bukan pimpinannya. Saya kenal baik pimpinan KPK saat ini punya kapasitas, kinerja dan integritas yang teruji. Tapi karena sistem kerja nya tidak dievaluasi maka mungkin mereka akan mengalami kesulitan yang sama," pungkas Natalius. (Z-7)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Capim KPK Moch Ali Imron menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri ketika terlibat korupsi jika terpilih dan menjadi salah satu pimpinan di lembaga tersebut.
Sebanyak delapan internal Lembaga Antirasuah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi calon pimpinan KPK.
OPTIMISME publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibangkitkan agar KPK berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik.
Hakeng menyebut latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK, diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi.
MANTAN penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta panitia seleksi KPK untuk tidak gegabah dengan meluluskan peserta seleksi pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved