Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus menelisik aliran uang dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Terakhir, penyidik memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang diduga menerima aliran dana Rp27 miliar kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengemukakan pemeriksaan Dito ialah bagian pendalaman dari keterangan tersangka Irwan Hermawan.
Pasalnya, Irwan mengaku sempat mengumpulkan dan menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan agar proses penyidikan kasus BAKTI Kominfo tidak berjalan.
Baca juga : Menpora Dito Penuhi Panggilan Pemeriksaan BTS 4G di Kejagung
Nama Dito mulai disebut ketika menjadi staf Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Diketahui, Airlangga merupakan Ketum Golkar, sementara Dito jadi Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang merupakan organisasi sayap Golkar.
Nama Airlangga pun mengemuka dalam dugaan aliran dana kasus BTS. Saat dimintai konfirmasi, Kejagung mengaku masih berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana korupsi kasus yang merugikan negara hingga Rp8,3 triliun.
“Jadi aliran dana sejauh ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPATK, dan sedang dalam proses penyidikan ke mana dan bagaimana tentu saja kami tidak bisa menerangkan dalam kesempatan ini ya itu materi penyidikan kami,” tutur Kuntadi, yang dikutip Selasa (4/7/2023).
Baca juga : Kejagung Buka Peluang Panggil Lagi Menpora Dito Ariotedjo Terkait Korupsi BTS
Di sisi lain, Dito mengaku undangan klarifikasi Kejagung sudah dinantikannya sejak isu aliran dana Rp27 miliar.
Pasalnya, ia mengaku memiliki beban moral setelah namanya disebut dalam pengakuan salah satu tersangka BTS Kominfo.
“Tapi karena saya memiliki beban moral yaitu hari ini saya diberikan amanah oleh pak Presiden Jokowi sebagai Menpora dan saya juga memiliki keluarga dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik selama ini,” terang Dito.
Baca juga : Soal Dito Ariotedjo di Kasus Korupsi BTS, Kejagung: Tinggal Tunggu Penyidik
Dito berharap tuduhan ini bisa segera diklarifikasi ke publik agar memulihkan nama baiknya.
“Dimana ini nantinya bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang sudah mendukung saya,” tegasnya. (Z-8)
Baca juga : Kejagung Bakal Buktikan Siapa Sosok Pemilik Rp27 M dalam Kasus BTS 4G
KPK berkoodinasi dengan FBI mengumpulkan informasi soal penyuapan SAP ke pejabat KKP dan Bakti Kominfo.
Kominfo telah membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G dan menyediakan akses layanan internet untuk mempercepat transformasi digital nasional.
Eks Komisaris PT Solitech Media Sinergy divonis penjara 12 tahun di kasus korupsi BTS 4G Kominfo.
Eks Direktur Utama Bakti Kominfo yang juga terdakwa kasus korupsi BTS 4G Kominfo, Anang Achmad Latif, divonis penjara 18 tahun.
Hari ini, mantan Menkominfo Johnny G Plate akan menjalani sidang vonis terkait dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membantah pernah menerima bingkisan untuk menutup kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G pada Bakti Kominfo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved