Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SINDIRAN kepada Putra Presiden Joko Widodo yang juga merupakan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang disebut ‘anak ingusan’ oleh politisi senior PDI-P Panda Nababan dinilai tendensius dan meremehkan.
Pendukung Jokowi dari Majelis Pimpinan Nasional Solidaritas Ulama Muda Jokowi (MPN Samawi) menyatakan, pernyataan Panda sangat meremehkan kredibilitas Gibran dalam perpolitikan Indonesia.
“Diksi anak ingusan itu tidak pas, tendensius dan konotasinya meremehkan. Padahal yang dia komentari ini, dengan tangan dan gaya dinginnya, sudah berbuat banyak. Solo dipimpin Gibran, angka kemiskinan turun jauh. Ekonomi meningkat tajam. Kunjungan wisatawan menggeliat. Sisi kehidupan keberagaman juga semakin inklusif, Solo di peringkat ke-4 sebagai Kota Toleran. Apa begini anak ingusan?” kata Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Samawi, Nizar Ahmad Saputra, Kamis (29/6).
Baca juga : Relawan Jokowi Sebut Gibran Anutan Anak Muda
MPW Samawi menilai Panda tidak memahami tren kepemimpinan global yang saat ini dipimpin anak muda. Negara-negara maju memiliki pemimpin anak muda yang didukung untuk berkiprah secara politik.
“Beliau gagal paham fakta global trend. Perdana Menteri Finlandia anak muda, Presiden Kosovo dan Perdana Menteri Selandia Baru juga sama. Presiden Macron waktu terpilih pertama di Perancis juga muda. Ini jelas global trend,” ungkapnya.
Baca juga : Sebut Gibran Anak Ingusan, Panda Nababan Dinilai Minim Literasi
Panda juga dinilai melupakan sejarah bahwa Bung Karno merupakan pemimpin muda saat berjuang memerdekakan Indonesia. Politikus senior tersebut disebut gagal literasi sejarah pemimpin bangsa yang merupakan anak-anak muda.
“Panda Nababan darurat literasi, ahistoris, lupa sejarah. Bukankah kita semua mafhum bahwa Bung Karno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir, dan lain-lain itu tokoh muda? Tokoh Boedi Oetomo kala itu anak-anak muda yang tertuang dalam sejarah juga Sumpah Pemuda,” jelasnya.
Ada pepatah Arab yang bagus buat kita renungkan "Laa tahtaqir man duunaka, falikulli syai'in maziyyah". Jangan menghina atau meremehkan selainmu, karena setiap sesuatu itu memiliki kelebihan.
Sebelumnya, Panda Nababan menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum layak untuk maju di Pilpres 2024. Gibran disebut belum memiliki pengalaman banyak untuk bisa maju pada kontestasi Pilpres 2024.
"Gibran anak ingusan kok, gimana? Nanti anak itu besar kepala, masih belajar dulu lah," kata Panda dalam diskusi Adu Perspektif detik.com dan Total Politik, Senin (26/6) lalu.
Gibran disebutnya masih membutuhkan banyak proses belajar dalam politik. Layaknya Jokowi, Gibran dinilai masih perlu belajar dari sang Ayah untuk bisa berkiprah lebih jauh di politik.
"Dia butuh proses seperti bapaknya, panjang. Nggak langsung ujug-ujug kayak gitu, kayak dinasti aja," ungkapnya.
Lebih lanjut, Panda menyebut Gibran harus sering mendekatkan diri ke rakyat seperti sang ayah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia tak setuju jika Gibran maju sebagai cawapres seperti yang diisukan.
"Dia juga mesti tunjukkan bagaimana kedekatan dia ke rakyat, bagaimana dia memperjuangkan rakyat, seperti yang dilakukan bapaknya," pungkasnya. (Z-5)
Di sisi lain, menurutnya, Gibran seolah menutup celah konflik tanpa harus masuk ke dalam perdebatan soal sejarah politik keluarganya.
Lucky menilai, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
Wapres Gibran melepas Presiden Prabowo ke Rusia untuk bertemu Putin. Agenda utama mencakup kerja sama energi, pasokan minyak, dan isu geopolitik global.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendorong adanya pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved