Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima undangan PDI Perjuangan (PDIP). Dari undangan tersebut, PDIP disebut mengajak AHY untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.
Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli menilai bahwa langkah partai berlambang banteng tersebut merupakan strategi untuk memecahkan soliditas Koalisi Perubahan. Koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, PKS dan NasDem itu sudah terlebih dahulu mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
"Bisa jadi itu strategi untuk memecah konsentrasi dan soliditas Koalisi Perubahan, di satu sisi. Seperti diketahui juga di mana PKS dirayu juga oleh elit tertentu agar bergabung dengan koalisi yang lain," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (11/6).
Baca juga : AHY Respons Undangan Pertemuan Puan Maharani
Menurut Lili, kondisi Koalisi Perubahan yang hingga kini belum menetapkan cawapres pendamping Anies bisa dimanfaatkan PDIP. Lantas hal itu akan mengganggu konsolidasi yang sudah terbangun dan dijaga selama ini.
Baca juga : Muncul Wacana Duet Ganjar-AHY di Pilpres 2024, Ini Respons Demokrat
Selain itu, PDIP juga tengah berupaya untuk menarik dukungan publik. Partai yang diketuai Megawati itu ingin menunjukkan bahwa mereka terbuka untuk menerima semua pihak.
"Strategi lain adalah untuk menarik simpati dan dukungan publik bahwa PDIP sebagai partai yang terbuka untuk semua kalangan. Dengan menyebutkan nama AHY menunjukan bahwa PDIP welcome dengan Partai Demokrat," kata dia.
Meski demikian, Lili menilai pertemuan AHY dengan PDIP bisa menjadi langkah awal rekonsiliasi kedua partai. Ketidakharmonisan kedua petinggi partai tersebut bisa membaik sehingga demokrasi Indonesia pun bisa terus bertumbih.
"Ini sebagai angin segar bagi rekonsiliasi antara PDIP dengan PD. Seperti diketahui, ketidakharmonisan antara kedua partai tersebut, khususnya antara Megawati dengan SBY, sudah cukup lama," tandasnya.(Z-8)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam pilkada DKI Jakarta.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved