Jaga Integritas Politik, PAN Bikin Rekening Khusus Kampanye

Perlu Aturan Dana Kampanye untuk Atasi Politik Uang

JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.

Kasus Suap Bupati Lampung Tengah, Komisi II DPR Minta Dana Kampanye Masuk RUU Pemilu

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam  RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye

Perkuat Transparansi Dana Kampanye dalam Revisi UU Pemilu

Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan. 

Aturan Pembatasan Dana Kampanye Pilkada Perlu Diperketat

Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,

ICW: Rata-Rata Paslon Pilgub Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar, Disinyalir Marak Aliran Dana Gelap

ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.

Bawaslu Bali Ingatkan Pelanggaran Dana Kampanye Berkonsekuensi Pidana dan Pembatalan Calon

Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka mengingatkan kepada para pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada bahwa pelanggaran dana kampanye memiliki konsekuensi hukum.

Ambang Batas Berjenjang Buat Beberapa Pihak Berang

Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.

Ambang Batas Berjenjang Dinilai Bukan Solusi

Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.

Cegah Politik Uang, KPK Dorong Regulasi Pembatasan Transaksi Tunai saat Pemilu

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.

Golkar Usul Ambang Batas Parlemen Berjenjang: 5% DPR RI, 4% Provinsi, dan 3% Kabupaten/Kota

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Cegah Politik Uang, KPK Usulkan 5 Poin Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu

KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik

Prabowo Sebut Pelengseran Bisa Terjadi, Asal lewat Proses Resmi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia