Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan masih membutuhkan waktu dua minggu untuk memutuskan pelabuhan sikap politiknya antara PKS atau PPP. Saat ditemui di gedung DPR Jakarta, Rabu (31/5), Sandi mengatakan masih harus melakukan penjajakan dan pembicaraan dalam menyamakan persepsi terutama untuk membangun Indonesia ke depan.
Dalam prosesnya, mantan Wakil Gubernur DKI ini mengatakan akan berkonsultasi dengan para kiai, para ulama, dan tokoh masyarakat agar bisa mencapai tujuan bersama demi capaian Indonesia emas ke depannya.
“Keputusannya nanti tentunya akan diambil pada beberapa minggu ke depan. Teman-teman pasti akan diberikan kesempatan pertama untuk mendengar nanti, setelah keputusannya saya diskusikan dan saya pertimbangkan tentunya untuk langkah-langkah ke depan,” ujarnya.
Baca juga: Sandiaga Ingin Percepat Pembangunan bukan Perubahan, tidak Pro Anies?
Dia menyebut bahwa PKS merupakan aset bangsa dan menjadi bagian penting perjuangannya selama tujuh tahun terakhir ini. Sandi berharap tercapai kesamaan pemikiran dengan PKS karena dia meyakini percepatan pembangunan harus dilakukan dalam bingkai persatuan.
“Pembahasan ini mudah-mudahan bisa mencapai kesamaan pikiran, karena saya meyakini bahwa percepatan pembangunan ini harus kita lakukan dalam bingkai persatuan. Sehingga apa yang disampaikan nantinya tentunya menentukan arah kebijakan pembangunan jangan diubah tapi dipercepat dengan ada berbagai koreksi, masukan dari teman-teman PKS,” paparnya.
Baca juga: PPP atau PKS, Sandiaga Uno Akan Segera Tentukan
Di tengah upayanya menjalin komunikasi dengan PKS, komunikasi yang sama juga dikakukan kepada PPP. Bahkan Sandi sudah menerima tugas yang diberikan dari Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono sebelum dipastikan bergabung dengan PPP.
“Malam ini dengan PPP, akan ada penyampaian beberapa masukan dari generasi muda di PPP dan ini adalah langkah kita membangun kebersamaan. Iya besar kemungkinannya, karena langkah-langkah ke depan ini akan kita tentukan ada beberapa tugas dari Plt Ketum yang diberikan kepada saya dan harus saya wujudkan tapi harus melewati beberapa tahapan,” paparnya.
(Z-9)
Jika kita melongok ke Korea Selatan, kesuksesan global melalui K-Wave bukan hanya soal kualitas cerita, akting, atau sinematografi, melainkan fondasi kebijakan dan data yang kuat.
ISFEX 2025 siap digelar di ICE BSD City pada 6–9 November. Pameran fasilitas olahraga terbesar ini hadirkan inovasi, kolaborasi, dan tren global terkini.
Program Semesta AI sendiri merupakan program antara Lintasarta, NVIDIA, dan KUMPUL yang berfokus pada pengembangan solusi berbasis AI sesuai kebutuhan industri nasional.
Para pecinta film animasi anak-anak di Indonesia tengah menantikan kehadiran film animasi terbaru yang menjanjikan kisah penuh kehangatan, kegembiraan, serta nilai persahabatan.
Kerja sama kemitraan co-branding Wonderful Indonesia menginisiasi berbagai program seperti Wonderful Indonesia Berkah, School Break di 4 kota, dan Pesona Promo Merdeka.
Namun, diakui Neil, bahwa sektor ekonomi kreatif masih tergolong baru di Indonesia.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved