Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menjelaskan, wacana revisi UU TNI hingga saat ini masih dalam pembahasan internal di Markas Besar TNI (Mabes TNI).
"Saat ini di Mabes TNI sedang digodok secara internal terkait dengan wacana untuk merevisi UU TNI, tetapi ini sifatnya masih penggodokan internal, setelah selesai kemudian Mabes TNI akan mengajukan ke Kementerian Pertahanan dalam hal ini pemerintah untuk kemudian di ajukan untuk di bahas di DPR," ujar Hamim dalam diskusi media yang berlangsung di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (12/5).
Hamim mengatakan, revisi UU TNI menjadi penting mengingat sudah hampir dua puluh tahun sejak 2004 undang-undang tersebut belum diperbaharui.
Baca juga : Wapres: Revisi UU TNI Jangan Bangkitkan Dwifungsi
"UU TNI ini sudah hampir 20 tahun dari 2004 sampai 2023 belum pernah ada revisi dan juga relatif sedikit sekali turunannya dijabarkan menjadi peraturan-peraturan pelaksanaan," jelasnya.
Selain itu, selama ini wacana revisi UU TNI juga kerap menguap begitu saja. Meski sudah beberapa kali diajukan ke prolegnas namun agenda pembahasan UU TNI belum kunjung dilakukan.
Baca juga : Curhat TNI di Balik Revisi UU Nomor 34
"Sehingga ada hal-hal yang mungkin selama ini penjelasannya tidak pas. Sudah beberapa kali juga diajukan untuk diagendakan dalam prolegnas tetapi kadang-kadang muncul namun hilang lagi, sudah muncul tapi tidak sempat dibahas," imbuhnya.
Disinggung terkait, sejumlah pasal pada UU TNI tersebut saat ini tengah ramai dibincangkan karena dinilai membangkitkan kembali Dwi Fungsi ABRI pada era Orde Baru, Hamimi tak ingin berkomentar, namun dia memastikan seluruh substansi yang ada pastinya dipertimbngkan dengan baik.
"Secara substansi saya belum bisa memberikan komentar. Masalah substansi poin-poin apa yang akan dirubah nanti kita tunggu saja dari Mabes TNI," ucapnya. (Z-8)
PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.
Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.
(TNI) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/6), untuk mencari informasi terkait dugaan penunggangan isu Revisi UU TNI oleh advokat Marcella Santoso dalam
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Serangan terhadap personel yang menjalankan mandat tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan internasional yang berlaku.
zat kimia yang digunakan empat oknum prajurit TNI untuk menyerang Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus yakni campuran air aki bekas dan pembersih karat
Awalnya, hakim bertanya soal Edi yang disebut juga terkena cairan saat menyiram Andrie Yunus. Kemudian, saat hakim menanyakan mana Terdakwa I, Edi tampak melamun.
Empat personel TNI didakwa melakukan penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. Motifnya demi memberi efek jera karena dinilai melecehkan institusi.
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terungkap di sidang. Oditur menyebut motif dendam terkait isu revisi UU TNI dan narasi antimiliterisme.
Pihaknya telah melakukan serangkaian langkah sejak pertengahan Maret untuk mendalami kasus tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved