Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup Mardani Ali Sera mengkritik pertemuan antara Presiden joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik (Parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (2/5) lalu. Ia mengatakan pertemuan itu tidak etis dan harus dipertanyakan kelayakannya.
Mardani menyebutkan, jika pertemuan yang diadakan oleh Presiden Jokowi itu ditujukan untuk parpol koalisi pemerintah, mestinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ikut diundang.
"Kalau mengumpulkan di Istana Negara, saya kasih banyak catatan. Pertama jadi lucu, kalau tujuh ajak NasDem itu enggak masalah karena mereka itu pendukung koalisi. Tetapi dengan tidak ada NasDem jadi kerasanya ini konsolidasi untuk dalam tanda kutip mencari pesaingnya Anies dan itu buruk," jelas Mardani dalam acara Halal Bihalal untuk Koalisi Perubahan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (6/4).
Baca juga: PKS Segera Ikuti Jejak NasDem dan Demokrat Bertemu Airlangga
Mardani meminta Jokowi untuk bersikap layaknya negarawan daripada sibuk ikut campur dalam pembahasan Pilpres 2024. Pertemuan itu dilakukan di Istana Negara sehingga dinilainya tak etis ketika justru membahas soal peta koalisi.
"Istana mestinya beyond (di luar) politik, Pak Jokowi harusnya menjadi sosok negarawan. Naik kelaslah jangan jadi yang sibuk mikirin pemilu 2024, beliau sibuk mikirin legacynya di 2024 apa," jelas Mardani.
Baca juga: Pertemuan Luhut dan Surya Paloh Menandakan Hubungan NasDem dan Istana Baik-baik Saja
Dia pun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut alasan tak mengundang Surya Paloh karena NasDem telah memiliki koalisi sendiri. Padahal, kata Mardani, sampai saat ini NasDem masih berstatus sebagai parpol yang berada dalam koalisi kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Jokowi.
"Seingat saya NasDem full mendukung Jokowi sampai akhir, jadi sampai hari ini NasDem komitmennya masih ke Pak Jokowi," ujar Mardani.
NasDem Paham
Sementara itu, menanggapi pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum parpol, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memahami tak diundang dalam pertemuan tersebut. Surya Paloh menilai NasDem dianggap sudah tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
"Saya bisa pahami itu pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya dan beliau tidak menganggap lagi NasDem ini di dalam koalisi pemerintahan, untuk sementara," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, (5/5).
Surya Paloh menganggap santai soal pertemuan dengan Kepala Negara itu. Namun, NasDem tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai akhir masa jabatan.
"Tetap berkomitmen dukung," tegas Surya Paloh.
(Z-9)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Ketua Umum Depinas SOKSI, Ahmadi Noor Supit, menyebut, dukungan diberikan lantaran melihat sosok Airlangga yang dianggap telah berhasil memimpin Partai Golkar.
Dukungan pun mengalir untuk Wakil Ketua Umum BPP Gapensi dan Ketua Kadin Kota Bogor itu.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyatakan tidak keberatan jika dirinya dipasangkan dengan Anies Baswedan pada Pilgub
Rapimwil membahas kondisi internal maupun eksternal partai hingga melakukan penataan dan penguatan partai ke depannya di masa yang akan datang.
Ucapan Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan pertukaran posisi Ketua Umum dengan Puan Maharani dianggap sebagai candaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved