Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LAPORAN Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro sementara tidak ada kejanggalan. Hal itu telah dipastikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
"Sampai sekarang belum (ada kejanggalan), tapi bukan berarti enggak ada ya. Tapi sampai sekarang belum," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).
Nominal rekening Endar juga dipastikan normal. Pahala juga tidak menyangkal istri Endar, Natasha Synne, juga memiliki kekayaan yang lebih banyak.
Baca juga: Endar tidak Puas dengan Balasan Surat KPK, ini Isi Lengkapnya
"Istrinya yang lebih dominan kan kekayannya lebih banyak," ujar Endar.
Natasha juga sudah diperiksa KPK pada Kamis (4/5). Pemeriksaan itu dilakukan didampingi Endar.
"Kemarin yang klarifikasi istrinya karena hasil yang pertama kan Pak Endar banyak kurang lengkap tentang bisnis istrinya apa, padahal itu komponen penting," ucap Pahala.
Baca juga: Didampingi Istri, Endar Priantoro Klarifikasi LHKPN di KPK
Endar tercatat memiliki kekayaan Rp5.633.150.000 sebagaimana termuat dalam LHKPN dalam laman elhkpn.kpk.go.id.
LHKPN untuk tahun periodik 2022 itu dilaporkan Endar pada 7 Februari 2023. Ia menyampaikan laporan itu tercatat sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada unit kerja Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.
Harta Endar terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp6.310.000.000. Ia tercatat memiliki tanah dan bangunan di Kota Pangkalpinang, Tangerang Selatan, Tangerang, Surabaya, dan Banyumas.
Kemudian, total harta berupa kendaraan senilai Rp222.500.000. Terdiri dari sepeda motor Tahun 1990 senilai Rp5.000.000, motor Honda R2 Tahun 2021 senilai Rp7.500.000, dan mobil Toyota Innova Tahun 2019 senilai Rp210.000.000.
Endar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp24.500.000. Lalu, kas dan setara kas senilai Rp126.150.000 dan harta lainnya Rp450.000.000.
Ia juga tercatat memiliki hutang. Totalnya mencapai Rp1.500.000.000. (Z-1)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Pansel mengumumkan 45 orang lolos tahapan administrasi untuk pengisian posisi pejabat di KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kembalinya Brigjen Endar Priantoro bukanlah praktik tukar guling dengan penanganan kasus dugaan kebocoran dokumen di Polda Metro Jaya
BRIGJEN Endar Priyantoro belum mencabut laporannya di Polda Metro Jaya walaupun telah kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
"Tidak ada alasan yang cukup dan memadai untuk memecat Endar. Artinya, memang ada abuse of power yang dilakukan pimpinan KPK."
Najih menjelaskan pengembalian Endar ke KPK merupakan bentuk koreksi atas keputusan pemberhentian yang dinilai tidak benar.
Endar Priantoro tidak langsung bekerja meski sudah kembali menjabat Direktur Penyelidikan KPK. Dia bakal terlebih dulu menjalani pendidikan di Lemhanas sampai Oktober mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved