Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo membenarkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan dengan para pimpinan partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (2/5).
Jokowi mengatakan pertemuan itu untuk membangun kerja sama dan strategi politik menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Sedangkan Partai NasDem, ujar Jokowi, telah membentuk koalisi sendiri.
"Ya memang tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik," ungkap Jokowi pada wartawan seusai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Baca juga : Soal Pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi: Saya hanya Jadi Jembatan
NasDem telah membentuk koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi itu telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024.
Jokowi mengungkapkan strategi politik tidak boleh diketahui oleh koalisi lain. Itu, menurutnya hal yang wajar dalam politik. Menurut presiden, selain pejabat publik dirinya juga merupakan politikus sehingga bertemu dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah adalah hal yang biasa.
"Ini kan memiliki strategi besarnya apa. ya masa yang di sini tahu strateginya. Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berarti biasa kalau saya bicara politik ya boleh dong. ya kan? Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong. Kan itu tugasnya seorang presiden," ungkapnya.
Baca juga : Tak Diundang Jokowi ke Istana, NasDem Tetap Dukung Pemerintahan Sampai 2024
Presiden tidak menampik dalam pertemuan itu juga dibahas soal bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Seperti diberitakan, PDI Perjuangan telah mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon yang akan diusung. Presiden mengatakan selama belum ada penetapan calon presiden dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu tidak masalah.
"Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saya (diam)," ujar Jokowi.
Saat ditanya soal kemungkinan Ganjar akan dicalonkan bersama Menteri Pertanahan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Jokowi mengatakan banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan dengan para ketua umum partai.
Baca juga : NasDem: Surya Paloh Menghargai Berbagai Pertemuan untuk Kepentingan Bangsa
Pertemuan itu berlangsung hampir 3 jam. Utamanya, terang presiden, soal politik dan tantangan negara pada masa yang akan datang.
"Yang dibicarakan banyak sekali, 3 jam loh. Banyak sekali. Semuanya dibicarakan. Semua dibicarakan, tidak hanya itu saja (capres dan koalisi besar). Utamanya yang berkaitan dengan politik negara ke depan akan seperti apa," ungkap Jokowi.
Menurutnya dalam menjawab tantangan pada masa mendatang, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin dengan leadership yang kuat.
"Tantangannya negara ini apa, dan itu dibutuhkan kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya internasional," tukas presiden. (Z-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).
Kopassus TNI AD tegaskan isu Pangkopassus Letjen Djon Afriandi menampar protokoler Istana adalah hoaks dan upaya memecah belah bangsa.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mencatat capaian bersejarah dalam pelaksanaan Zakat Istana 2026 bertajuk Zakat Menguatkan Indonesia.
Peringatan peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW itu diharapkan menjadi momentum untuk memahami dan mengamalkan Al Quran dalam kehidupan.
Menurutnya, kekuasaan juga merupakan tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memastikan keadilan dirasakan seluruh masyarakat.
Tokoh agama sekaligus mantan Menteri Agama RI M. Quraish Shihab yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 19.00 WIB.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved