Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menjelaskan alasan pertemuannya dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5).
Jokowi menjelaskan dirinya juga merupakan pejabat politik dari partai. Ia menampik tudingan bahwa presiden ikut-ikutan dalam penentuan bakal calon presiden untuk pemilihan umum (pemilu) 2024.
"Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah bolak-balik saya sampaikan kan?," ujar Jokowi seusai mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).
Baca juga : Capres Kerap Manfaatkan Latar Belakang Militer untuk Dulang Suara
Menurut Jokowi, apabila para ketua umum partai mengundangnya untuk berdiskusi, itu hal yang wajar. Itu, tegasnya, tidak melanggar konstitusi. Jokowi kembali menegaskan bahwa selain pejabat publik, para pimpinan partai juga politisi.
"Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," tuturnya.
Baca juga : Adian Napitupul Mengelak Telah Ejek Prabowo
Pada Selasa (2/5), Jokowi bertemu dengan enam ketua umum dari partai pendukung pemerintah yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Namun, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan itu. (Z-5)
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).
Kopassus TNI AD tegaskan isu Pangkopassus Letjen Djon Afriandi menampar protokoler Istana adalah hoaks dan upaya memecah belah bangsa.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mencatat capaian bersejarah dalam pelaksanaan Zakat Istana 2026 bertajuk Zakat Menguatkan Indonesia.
Peringatan peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW itu diharapkan menjadi momentum untuk memahami dan mengamalkan Al Quran dalam kehidupan.
Menurutnya, kekuasaan juga merupakan tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memastikan keadilan dirasakan seluruh masyarakat.
Tokoh agama sekaligus mantan Menteri Agama RI M. Quraish Shihab yang tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 19.00 WIB.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved