Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa. Ia mengaku tidak ada pembahasan hal-hal bersifat politik, termasuk bursa calon presiden pada agenda tersebut.
"Bahagia sekali, banyak tertawa-tertawa. Makanannya juga enak sekali, ada udangnya, enak sekali," ujar Mardiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5) malam.
Pertemuan tersebut, sambungnya, juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah masih solid.
Baca juga: Jokowi Dinilai Kebablasan Bahas Capres di Istana
"Partai koalisi dengan pemerintah ini semua masih kokoh, masih berkomunikasi terus secara intens. Kami diundang makan malam dengan Pak Presiden membahas Indonesia, Lebaran. Kemudian penanganan kemacetan lalu lintas yang baik tidak seperti dulu," ucapnya.
Menurut Mardiono, sejumlah hal dibahas dengan suasana santai namun tetap berorientasi pada pembangunan Indonesia ke depan. Salah satu yang dibahas, kata dia, adalah mengenai pentingnya stabilitas politik dan komitmen untuk menjaga pesta demokrasi. Seluruh partai koalisi ingin Pemilu 2024 bisa dinikmati masyarakat. Selain itu, kata dia, stabilitas politik harus bisa membawa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk bonus demografi.
Baca juga: Seperti NasDem, PKS tak Terima Undangan Silaturahmi Lebaran di Istana
Pertemuan antara Jokowi dan jajaran ketum parpol koalisi pemerintah dilakukan secara tertutup. Ketika pertemuan berakhir, Megawati terlebih dahulu meninggalkan Istana Merdeka menggunakan mobil didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Setelah Megawati, kemudian Airlangga dan Muhaimin Iskandar berjalan kaki beriringan meninggalkan Istana.
Selanjutnya, Prabowo, Zulkifli Hasan, dan Mardiono berjalan bersama meninggalkan Istana. (Ant/Z-11)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan Gus Yahya tidak lagi memiliki legitimasi.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
WAKIL Ketua Umum PSI, Andy Budiman mengatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dapat kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved