Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM beberapa survei Partai NasDem selalu menempati posisi lima besar, bahkan survei terakhir yang dilakukan oleh Poltracking NasDem menduduki posisi 3 besar. Meski demikian, relawan NasDem di daerah tidak ingin terlena dan berpuas diri.
"Alhamdulillah kami bersyukur Partai NasDem masuk 3 besar partai politik, naik elektabilitasnya NasDem tidak membuat terlena relawan NasDem dan relawan Anies," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad yang juga relawan NasDem dalam keterangannya, Minggu (30/4).
Dia mengatakan, saat ini Relawan Nasdem dan Anies tengah berjuang memenangkan Partai NasDem. Pihaknya ingin elektabilitas Partai NasDem terus naik menjadi peringkat pertama atau minimal kedua. "Dan tentunya menjadikan Anies Baswedan Presiden RI 2024 sampai 2029 dan Partai NasDem meningkat lagi elektabilitasnya sampai peringkat pertama minimal kedua," tegasnya.
Baca juga : NasDem Bersyukur Masuk Tiga Besar Partai dengan Elektabilitas Moncer
Atas dasar itulah pihaknya tetap lakukan door to door mendatangi ke rumah warga sosialisasi Partai NasDem dan Anies Baswedan. "Kami menggencarkan bergerak massif, agar NasDem dan Anies mendapatkan simpati dari masyarakat dan trend publik," tutupnya.
Perlu diketahui saat ini (KPP) membentuk Relawan NasDem dan akan segera membuka posko pemenangan untuk Abdul Rosyid Arsyad yang menjadi bacaleg DPRD dari partai NasDem daerah pemilihan (dapil) 4 DKI Jakarta wilayah Kecamatan Cakung, Pulo Gadung dan matraman Jakarta Timur. KKP juga mendorong Nanang Fachrurrozi menjadi Bacaleg DPRD dari Partai NasDem daerah pemilihan (dapil) 2 DKI Jakarta wilayah kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Baca juga : NasDem Pantau Figur Cawapres Anies Baswedan lewat Hasil Survei
Relawan tersebut sekaligus akan bergerak keliling ke pasar tradisional dan konsolidasi ke pedagang beserta pelaku UMKM se Indonesia, untuk mendukung pemenangan Partai NasDem mendapatkan kursi DPRD. Targetnya 2 kursi atau minimal 1 kursi merata disetiap dapilnya seluruh Indonesia. KKP pun mengerahkan pedagang dan pelaku UMKM se Indonesia untuk bersama-sama bergerak, untuk Partai NasDem dan Anies Baswedan untuk perubahan dan persatuan Indonesia. (Z-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved