Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DALAM beberapa survei Partai NasDem selalu menempati posisi lima besar, bahkan survei terakhir yang dilakukan oleh Poltracking NasDem menduduki posisi 3 besar. Meski demikian, relawan NasDem di daerah tidak ingin terlena dan berpuas diri.
"Alhamdulillah kami bersyukur Partai NasDem masuk 3 besar partai politik, naik elektabilitasnya NasDem tidak membuat terlena relawan NasDem dan relawan Anies," kata Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad yang juga relawan NasDem dalam keterangannya, Minggu (30/4).
Dia mengatakan, saat ini Relawan Nasdem dan Anies tengah berjuang memenangkan Partai NasDem. Pihaknya ingin elektabilitas Partai NasDem terus naik menjadi peringkat pertama atau minimal kedua. "Dan tentunya menjadikan Anies Baswedan Presiden RI 2024 sampai 2029 dan Partai NasDem meningkat lagi elektabilitasnya sampai peringkat pertama minimal kedua," tegasnya.
Baca juga : NasDem Bersyukur Masuk Tiga Besar Partai dengan Elektabilitas Moncer
Atas dasar itulah pihaknya tetap lakukan door to door mendatangi ke rumah warga sosialisasi Partai NasDem dan Anies Baswedan. "Kami menggencarkan bergerak massif, agar NasDem dan Anies mendapatkan simpati dari masyarakat dan trend publik," tutupnya.
Perlu diketahui saat ini (KPP) membentuk Relawan NasDem dan akan segera membuka posko pemenangan untuk Abdul Rosyid Arsyad yang menjadi bacaleg DPRD dari partai NasDem daerah pemilihan (dapil) 4 DKI Jakarta wilayah Kecamatan Cakung, Pulo Gadung dan matraman Jakarta Timur. KKP juga mendorong Nanang Fachrurrozi menjadi Bacaleg DPRD dari Partai NasDem daerah pemilihan (dapil) 2 DKI Jakarta wilayah kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Baca juga : NasDem Pantau Figur Cawapres Anies Baswedan lewat Hasil Survei
Relawan tersebut sekaligus akan bergerak keliling ke pasar tradisional dan konsolidasi ke pedagang beserta pelaku UMKM se Indonesia, untuk mendukung pemenangan Partai NasDem mendapatkan kursi DPRD. Targetnya 2 kursi atau minimal 1 kursi merata disetiap dapilnya seluruh Indonesia. KKP pun mengerahkan pedagang dan pelaku UMKM se Indonesia untuk bersama-sama bergerak, untuk Partai NasDem dan Anies Baswedan untuk perubahan dan persatuan Indonesia. (Z-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved