Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal menerangkan dalam aliran politik di dunia ada tiga aliran dan di indonesia yakni partai politik kelas pemodal (nasionalis), partai politik kalangan religius dan dari kalangan kelas pekerja. Dari ketiga tersebut partai politik yang mengakomodir kepentingan kelas buruh atau pekerja belum ada dan hal tersebut yang membuat pentingnya ada Partai Buruh.
“Pada poin ketiga kelas pekerja yang belum. Dulu sudah ada tapi karena ada ambang batas itu jadi gagal,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (28/4)
Lahirnya Partai Buruh juga didasari oleh lahirnya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada hak dan kepentingan para pekerja termasuk petani. Hal ini terbukti dengan lahirnya UU dan Perpu Ciptaker yang merugikan pekerja.
Baca juga: Dukungan Partai Buruh Mengerucut ke Anies dan Ganjar
“Dengan lahirnya omnibus law partai ini dihidupkan lagi. Karena secara politik UU Ciptaker sudah menjadi kekalahan kelas pekerja kalah secara politik. Maka adanya partai buruh penting agar ini tidak terulang lagi,” tukasnya. (Sru)
KADIN, Takeda, dan Bio Farma luncurkan SIAP Lawan Dengue untuk perkuat K3 dan produktivitas perusahaan dari risiko demam berdarah di Indonesia.
Berakhirnya masa libur lebaran Idul Fitri 1447 H, para pekerja mulai kembali meramaikan aktifitas Jakarta
BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Banyak pekerja tetap memaksakan diri menjalani aktivitas normal meski kondisi tubuh dan pikiran mereka sebenarnya sudah berada di bawah tekanan hebat.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved