Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TIGA kali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu delapan hari belakangan, dinilai sebagai upaya menutupi masalah lain. OTT itu dianggap menutupi isu kebocoran dokumen di Lembaga Antirasuah.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menegaskan pemikiran itu tidak benar. Dia malah bingung ada tudingan tersebut saat pihaknya berhasil menangkap pelaku korupsi.
"Tidak benarlah itu. Bisa jadi, pernyataan demikian biasanya dikeluarkan orang yang pro koruptor saja," kata Ali melalui keterangan tertulis, Selasa (18/4).
Baca juga: Penahanan Bupati Meranti Muhammad Adil Diperpanjang Sampai 5 Juni 2023
Ali menjelaskan orang yang membela koruptor kerap menyerang KPK dengan isu miring. Tujuannya untuk mengganggu penyelesaian kasus yang tengah berjalan.
"Mereka tidak suka dengan pemberantasan korupsi tetap berjalan," ujar Ali.
Baca juga: Ditanya Kasus Pelaporan Firli, Karyoto Beri Gestur Diam
Ali menegaskan OTT tidak bisa digelar sehari maupun dua hari. Para pelaku dipantau sejak lama sembari tim KPK mencari informasi yang berkembang di kalangan masyarakat.
"Dibutuhkan kerja tim dengan matang. Bukan kerja perorangan," ucap Ali.
Tudingan itu dipastikan tidak akan membuat pengusutan kasus di KPK goyah. Sebab, kata Ali, ada mekanisme penanganan perkara yang wajib dilakukan penyidik sampai tersangka bisa dibawa ke persidangan.
Ali juga menegaskan kabar kebocoran dokumen sudah ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hasil penelusuran diserahkan ke instansi tersebut.
"Apa benar ada kebocoran informasi ataupun dokumen KPK tersebut atau hanya mirip dokumen KPK yang sengaja digaungkan pihak tertentu dengan tujuan politis. Tentu nanti semuanya Dewas akan memeriksanya dengan detail," tutur Ali. (Z-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan setiap hari guna memastikan proses pemulihan administratif bagi para korban berjalan efektif.
Mahfud MD menyoroti langkah kepolisian yang menetapkan Roy Suryo cs sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
PRODUSEN pemindai PFU Asia Pacific Pte. Ltd. (PAPL) mengumumkan pemindai gambar Ricoh telah berhasil meraih sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved