Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Gun Gun Heryanto, menilai pembentukan Koalisi Besar bukan perkara mudah. Meskipun, calon partai politik anggota Koalisi Besar merupakan mitra koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tapi tidak selinear itu untuk dipastikan mudah untuk berkongsi," kata Gun Gun dalam diskusi virtual, Kamis, (13/4).
Gun Gun mengatakan beberapa partai memiliki titik ekstrem dalam bernegosiasi. Misalnya potensi Partai Golkar yang mau legawa menerima calon presiden selain Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto.
Baca juga: Sandiaga Hijrah ke PPP, Demokrat Nilai Duet Prabowo-Sandiaga Bisa Terulang
"Kemudian apakah Cak Imin (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar) bisa menerima itu (nama calon presiden lain)," ujar dia.
Menurut Gun Gun, pembentukan Koalisi Besar masih di fase belanja nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Kemudian masih berkutat soal pembagian kekuasaan dan pembiayaan pemilihan umum (pemilu).
"Itu variabel yang kerap kali menentukan selain paket pasangan nama," papar dia.
Baca juga: Membaca Arah Pencapresan dan Koalisi Politik 2024
Sementara itu, Gun Gun menyoroti Koalisi Perubahan yang dinilai sudah satu langkah di depan. Sebab, koalisi yang berisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kompak memajukan Anies Baswedan sebagai capres.
"Tinggal mencari cawapresnya siapa dan itu masih dalam skema-skema negosiasi. Koalisi Perubahan sudah mendekati fase konsolidatif dari fase acak," jelas dia.
Sementara itu, beberapa partai secara terbuka sudah membahas soal wacana koalisi besar. Koalisi besar dinilai bisa jadi jalan keluar kurangnya tokoh berpengaruh yang bisa diusung sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
Namun, PDIP hingga saat ini masih mengatakan belum berencana untuk membahas apalagi bergabung dengan koalisi besar.
Ketua DPP PDIP Aria Bima saat ditemuai di gedung DPR, Kamis (13/4) mengatakan PDI Perjuangan menghargai pertemuan berbagai partai politik yang sekarang gencar dilakukan untuk membangun koalisi besar. Namun PDI Perjuangan yang memiliki golden ticket dalam pemilu 2024 tidak memerlukan kerja sama threshold dengan partai mana pun.
“Kami hargai ya parpol saling ketemu. PDIP engga ada kata koalisi adanya kerja sama koalisi parlementer presidensial tidak ada koalisi. Itu politik dagang sapi untuk pilih perdana menteri. Maka kerja sama threshold PDIP tidak perlu kerja sama dengan partai manapun,” ujarnya.
Meski demikian dinamika politik nasional dalam menyelesaikan persoalan tidak bisa hanya PDIP sendirian tapi dibutuhkan kerja sama partai politik lain. Dia mencontohkan kerja sama partai politik tersebut seperti membahas berbagai pemasalahan krusia seperti Piala Dunia U20 yang mendatangkan israel kemudian membahas toleransi.
(MGN/Z-9)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved