Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENJELANG peringatan Milad ke-3, Sabtu (8/4), Sekjen DPP Partai Ummat, H. Ahmad Muhajir Sadrudin, SH, MH., menyampaikan pesan ajakan kepada para politisi nasional untuk mengedepankan hubungan baik.
"Mari kita bersaing dengan cara yang lebih bermartabat, tidak saling menjelekkan dan tidak saling menjegal," tutur Ahmad Muhajir di Jakarta, Jumat (7/4).
Politikus yang pernah menjadi anggota DPR RI itu mengingatkan sejatinya politik merupakan bagian dari sirkulasi elite kepemimpinan nasional.
Baca juga: Jaga Kehormatan Presiden, Partai Ummat Minta Jokowi Akhiri Aksi Dukung Capres
Karena itu, menurut Ahmad Muhajir, ke depan praktik-praktik politisi harus semakin baik, semakin maju, bermartabat dan semakin modern.
"Jangan lagi ada upaya-upaya pencekalan terhadap salah satu calon (capres). Mari kita berkompetisi secara sehat," tutur Ahmad Muhajir seraya menambahkan, pesan yang disampaikannya semata untuk perbaikan demokrasi di Tanah Air.
Demokrasi Bersih dari Kebencian
Ahmad Muhajir menegaksn kita tidak akan mampu menjaga prinsip-prinsip demokrasi kalau kebencian terhadap salah satu calon masih dikedepankan.
Ia mengajak untuk mengakhiri persaingan-persaingan yang tidak sehat seperti dalam pemilu 5-10 tahun yang lalu.
Baca juga: Partai Ummat Minta Pemerintah Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Diakui Sekjen DPP Partai Ummat itu bahwa politik adalah persaingan, tetapi ia mengajak semua politisi untuk bersaing secara sehat, dan secara jernih karena kita semua adalah bersaudara dan sesama anak bangsa.
"Tidak boleh ada perpecahan gara-gara perbedaan calon," ujarnya.
Demikian pula untuk calon-calon legislatif, Ahmad Muhajir mengharapkan kader-kader Partai Ummat di seluruh Tanah Air, agar bisa memanfaatkan momen ibadah puasa Ramadan.
Baca juga: Partai Ummat Disebut Ingin Bergabung dalam Koalisi Perubahan
Ia mengajak kader Partai Ummat untuk terus membangun simpul-simpul silaturahmi ke bawah, memperkenalkan diri menyampaikan visi dan misi partai apalagi Partai Ummat sudah memasuki usia 2 tahun.
"Walaupun masih sangat mudah tetapi pengalaman insyaallah bisa membawa Partai Ummat lebih baik," ucap Ahmad Muhajir meyakini.
Jaga Gejolak Harga
Dalam kesempatan itu Sekjen DPP Partai Ummat Ahmad Muhajir Sadrudin menyoroti gejolak harga barang kebutuhan masyarakat di bulan Ramadhan yang terus melonjak.
Ia mendesak pemerintah, terutama Menteri Perdagangan agar dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Pantau Barang dan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Rau
"Upayakan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau dengan stok pangan yang cukup. Sehingga mereka bisa merayakan Idul Fitri tahun ini dengan berkesan," pungkas Ahmad Muhajir. (RO/S-4)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved