Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengajarkan nilai-nilai yang harus menjadi pegangan bagi masyarakat.
“Memberi lebih mulia daripada meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bapak dan Ibu harus paham masalah duit, do it, dan DUIT,” kata Gobel, Minggu (19/3).
Hal itu ia sampaikan saat ada sejumlah ibu berteriak “popoji…popoji…popoji…”. Hal itu terjadi saat ia menghadiri acara temu kader dan bakti sosial yang diadakan Partai NasDem Kota Gorontalo.
Baca juga: Gobel: Kejahatan Pinjol Strategi untuk Melemahkan Indonesia
Dalam acara yang berlangsung di Lapangan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur itu dihadiri Ketua DPD Partai NasDem Kota Gorontalo Lola Yunus, Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo Hamim Po’u, dan Gubernur Akademi Bela Negara Partai NasDem Mayjen TNI Purn IGK Manila, Gobel balik bertanya, “Apa artinya popoji?” Mereka serentak menjawab “Sakuuu.” Lalu Gobel menjawab lagi, “Kalau orang Jakarta mengartikannya uang.”
Lebih lanjut Gobel menerangkan bahwa dalam politik ada istilah money politics, yaitu pembagian uang menjelang Hari H pencoblosan dalam pemilu. Hal itu juga dikenal sebagai serangan fajar karena dilakukan di pagi hari pada Hari H. Melalui money politics, sang pemberi uang berharap para pemilih akan memilihnya saat pencoblosan di bilik suara.
“Itu tidak boleh. Itu namanya mea-mea,” katanya sambil menyebutkan istilah dalam Bahasa Gorontalo untuk merah-merah, yaitu warna uang bernominal Rp100 ribu.
Baca juga: Gobel: Cari Cara agar Pemuda Tertarik Bertani
“Uang itu adalah duit. Dalam Bahasa Inggrit itu Do It, kerjakan. Jadi harus kerja keras, bukan berharap pada pemberian orang lain. DUIT juga adalah Doa, Usaha, Iman, dan Takwa. Masyarakat Gorontalo harus kembali kepada nilai-nilai ketika kita berjuang membentuk provinsi ini. Selama 20 tahun ini kita melupakan cita-cita saat itu. Kita harus gali lagi. Kita membentuk provinsi ini untuk membangun peradaban baru. Kita harus punya nilai-nilai, punya integritas, dan punya martabat,” katanya.
Menurutnya, jika masyarakat menerima money politics, hal itu berarti masyarakat telah menjual hak mereka.
“Itu sama artinya merendahkan martabat kita di hadapan Tuhan. Padahal saat lahir kita diazankan di telinga kanan dan diqomatkan di telinga kiri. Kita sudah dimuliakan oleh orangtua kita,” katanya.
Namun, jika masyarakat menolak money politics, kata Gobel, masyarakat berhak menagih janji seorang politisi.
“Karena itu, setiap tahun, saya bisa lebih dari 12 kali ke Gorontalo. Bahkan bisa 17 kali. Saya mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban saya selaku anggota DPR. Saya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Gorontalo. Setiap datang, bukan sehari, tapi bisa satu minggu berkeliling menemui masyarakat,” katanya.
Gobel meminta kepada seluruh kader Partai NasDem untuk berjuang.
“Ini bukan soal kursi, tapi untuk membangun. Juga bukan soal jabatan, tapi untuk memperjuangkan nasib rakyat. Satu hal lagi, untuk bisa memimpin memang harus menang. Tapi menang bukan untuk berkuasa. Menang untuk membangun,” katanya.
Partai NasDem bertekad untuk menang besar di Gorontalo pada pemilu 2024 nanti. Selain itu, Partai NasDem juga bertekad untuk merebut kursi gubernur, walikota, dan bupati.
“Kami sudah punya konsep untuk membangun Gorontalo. Ini sudah 20 tahun tapi Gorontalo konsisten sebagai provinsi termiskin nomor lima di Indonesia. Kita harus mengubahnya. Ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita,” katanya.
Gobel mengingatkan tentang peluang besar bagi Gorontalo untuk maju lebih cepat. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan akan memiliki dampak besar bagi wilayah di sekelilingnya, termasuk Gorontalo.
“Visi Bapak Presiden Jokowi ini harus ditangkap sebagai peluang besar untuk melakukan akselerasi pembangunan di wilayah Gorontalo. Jadi kemenangan Partai Nasdem akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan peradaban baru,” katanya.
Pada Minggu (19/3), Gobel melakukan empat kegiatan. Adapun tiga kegiatan lainnya adalah, pertama, sosialisasi tentang transaksi non-tunai bagi pedagang pasar.
Acara yang berlangsung di Pasar Sentral, Kota Gorontalo itu, merupakan kerja sama antara Yayasan Cahaya Rakyat Gorontalo dan Bank Indonesia. Mereka menyosialisasikan fitur QRIS, Quick Response Code Indonesia Standard.
“Untuk transaksi jual-beli tak perlu membawa uang tunai. Cukup dengan membuka aplikasi mobile banking lalu manfaatkan fitur QRIS,” katanya.
Kegiatan kedua adalah sosialisasi tentang bahaya investasi bodong. Acara ini diikuti para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan kerja sama Yayasan Cahaya Rakyat Gorontalo dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Di Gorontalo ini ada satu desa yang hampir semua penduduknya tertipu oleh investasi forex bodong. Ada juga yang tertipu pinjol illegal. Pinjol ini seperti buaya. Siap menerkam siapa saja. Karena itu selalu biasakan cek ke OJK. Itu legal atau tidak,” kata Gobel.
Sedangkan kegiatan ketiga adalah melakukan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo. Gobel menyemangati para narapidana untuk bisa bangkit.
“Tidak ada orang yang ingin masuk ke sini. Itu pasti karena khilaf,” katanya. (RO/Z-1)
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved