Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERINGKAT pertama elektabilitas partai politik di DKI Jakarta masih dikuasai oleh PDIP. Temuan survei Nusantara Strategic Network (NSN) yang menunjukkan elektabilitas PDIP mencapai 24,5 persen, disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar 20,3 persen.
Golkar memantapkan diri pada posisi tiga besar dengan elektabilitas 10,0 persen. Gabungan total ketiga partai mencakup lebih dari separuh dukungan yang diberikan oleh publik ibukota.
“PDIP, PSI, dan Golkar menduduki posisi tiga besar partai politik di DKI Jakarta,” ungkap Direktur Program NSN Riandi di Jakarta pada Kamis (16/3).
Baca juga: 64,5 Persen Publik Puas Kinerja Heru Budi Hartono
Pada periode 2017-2022 PDIP dan PSI merupakan dua kekuatan oposisi yang paling lantang. Kedua partai juga menjadi pendukung kuat Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. PDIP dan PSI kerap melontarkan pujian. Misalnya dalam kasus sodetan Ciliwung. Presiden Joko Widodo sempat memuji gerak cepat Heru melakukan normalisasi sungai.
“Baik PDIP maupun PSI meminta Heru melakukan evaluasi terhadap kebijakan sumur resapan agar bisa berfungsi lebih baik,” Riandi menjelaskan. Heru memutuskan untuk melanjutkan program sumur resapan sebagai bagian dari program pengendalian banjir di Jakarta.
Baca juga: CSIS: 114 Juta Generasi Muda akan Jadi Pemilih di Pemilu 2024
Selain Golkar, elektabilitas partai-partai di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: Gerindra (7,0 persen), Nasdem (5,5 persen), Demokrat (4,8 persen), dan PKS (4,0 persen). Berikutnya PPP (2,5 persen), PKB (2,0 persen), dan PAN (1,3 persen).
Lalu ada partai-partai yang tidak memiliki kursi, baik di DPRD DKI Jakarta maupun nasional, seperti Perindo (1,0 persen), serta partai-partai baru yaitu Gelora (0,8 persen) dan Ummat (0,5 persen). Terakhir ada Hanura (0,5 persen) dan PBB (0,3 persen).
Sisanya nihil dukungan, yaitu Garuda, PKN, dan Partai Buruh, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab 15,0 persen.
“Total ada 18 partai politik pada tingkat nasional yang telah diloloskan oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2024,” pungkas Riandi.
Survei ini digelar pada 21-28 Februari 2023 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling. Margin of error survei ±4,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (RO/Z-7)
LSI Denny JA, yang didirikan Denny JA menerima penghargaan rekor MURI atas ketepatannya dalam hasil pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia.
PEMILIHAN presiden (Pilpres) 2024 menjadi labolatorium untuk membuktikan sekali lagi bahwa suara 204 juta pemilih bisa diketahui secara akurat hanya dengan 1.200 responden.
Pemilih yang belum menentukan sikap itu pada umumnya cenderung ke penantang ketimbang petahana. Dalam konteks ini, Anies-Muhaimin lebih merepresentasikan penantang.
Mardani pun yakin dengan adanya peningkatan elektabilitas dari hasil survei, membuat target 35 persen suara dukungan Anies-Muhaimin (Amin) di seluruh Indonesia akan terpenuhi.
SURVEI memaparkan 25 persen responden tidak puas terhadap Presiden Joko Widodo. Dari angka tersebut itu, sebagian besar responden mempermasalahkan ekonomi.
Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan pascadebat pemilihan presiden pertama meraih lonjakan dukungan pemilih yang signifikan.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved